(VOVworld) – Pada Kamis malam (20 November), menurut WIB, Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan Resolusi berkode H.Res-714 yang isinya mengimbau untuk menangani secara damai semua sengketa di Laut Timur dan Laut Hoatung.

Resolusi Parlemen AS ini menegaskan kembali perlunya menangani semua sengketa laut dan hak yurisdiksi di Laut Timur dan Laut Hoatung melalui langkah-langkah damai dan koordinatif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui seluruh dunia.

Resolusi Parlemen AS menegaskan bahwa semua wilayah laut di Asia-Pasifik, termasuk wilayah laut dan wilayah udara memainkan peranan yang amat penting bagi kesejahteraan, kestabilan dan keamanan di kawasan serta perdagangan global. Negara-negara ASEAN dan Tiongkok telah mengesahkan Deklarasi tentang cara perilaku dari semua fihak di Laut Timur pada tahun 2002, menurut itu semua fihak berkomitmen menghormati dan menjamin kebebasan maritim dan udara di Laut Timur menurut prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui di seluruh dunia, serta menangani semua sengketa wilayah dan hak yurisdiksi dengan langkah damai, tidak mengancam atau mengunakan kekerasan. Akan tetapi, ketegangan telah meningkat di wilayah-wilayah laut dan teritorial yang dipersengketakan sejak saat itu. Resolusi ini menunjukkan: kapal Tiongkok telah sengaja menyeruduk kapal surveilans Jepang di Laut Hoatung, menembak kapal ikan Filipina, 2 kali memotong kabel kapal Vietnam yang sedang beraktivitas di zona ekonomi eksklusif Vietnam, menggunakan senapan untuk mengancam 4 kapal ikan Vietnam yang beraktivitas di kepulauan Truong Sa (Spratly). Perusahaan Umum Permigasan Haiyang Tiongkok juga mengundang tender untuk mengeksplorasi migas di zona ekonomi eksklusif Vietnam pada tahun 2012 dan menempatkan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di wilayah laut Vietnam pada Mei 2014 lalu. Kira-kira 80 kapal Tiongkok, diantaranya ada 7 kapal militer telah dikerahkan di sini untuk menunjang tindakan agresif ini serta untuk mengubah status quo dengan kekerasan…dan lain-lain. Selain itu, Tiongkok juga secara sefihak membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Hoatung dengan ketentuan-ketentuan yang melanggar Konvensi Chicago dari Organisasi Perusahaan Sipil Internasional.


Ketika berbicara di depan sidang pemungutan suara untuk mengesahkan Resolusi tersebut, anggota Parlemen Eni Faleomavega mengatakan: “Walaupun bukanl fihak yang bersangkutan dengan sengketa-sengketa di Laut Timur atau Laut Hoatung, tapi AS mempunyai kepentingan dalam menangani secara damai, melalui jalan diplomatik dan sesuai dengan hukum internasional terhadap semua tuntutan yang kontroversial. AS mempunyai kepentingan dalam kebebasan maritim dan penerbangan, aktivitas-aktivitas perdagangan bebas yang tidak dipaksakan, diancam atau digunakan dengan kekerasan”.

Resolusi Parlemen AS menekankan bahwa kebebasan maritim dan penggunaan secara sah wilayah laut dan udara telah ditentukan dalam hukum internasional, tapi bukan diberikan negara manapun. Resolusi H.Res-714 juga mengutuk semua tindakan memaksa atau menggunakan kekerasan untuk menghalangi hak-hak kebebasan di wilayah-wilayah laut dan udara internasional. Resolusi ini mendesak kepada Tiongkok supaya mengekang pelaksanaan keputusan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut Hoatung, menganggap ini sebagai satu tindakan yang bertentangan dengan hak kebebasan terbang lewat wilayah udara internasional, mendesak negara ini supaya tidak melakukan tindakan-tindakan serupa di wilayah-wilayah laut yang lain di Asia-Pasifik. Resolusi ini juga mengimbau kepada ASEAN, para sekutu, sahabat AS dan semua negara yang mengalami sengketa wilayah supaya bersama-sama berusaha mengusahakan solusi damai untuk semua sengketa melalui penyusunan satu Kode Etik di Laut Timur (COC)./.