Menurut Badan penyusun, amandemen Kitab Undang-Undang Perdata bermaksud membina Kitab Undang-Undang Perdata yang benar-benar menjadi undang-undang bersama dari sistim perundang-undangan, menyesuaian semua hubungan sosial yang dibentuk di atas prinsip kebebasan, sukarela, sama derajat dan saling memikul tanggung-jawab antara semua pihak, mencatat dan membela secara baik semua hak perseorangan dan organisasi dalam hubungan sipil, turut menyempurnakan institusi ekonomi pasar  menurut pengarahan sosialis, menstabilkan  lingkungan hukum bagi perkembangan sosial-ekonomi setelah Undang-Undang Dasar direvisi. Menurut itu, RUU tersebut mengeluarkan beberapa isi baru, misalnya, menentukan posisi hukum, patokan hukum tentang perilaku semua subyek yang sama derajat dalam hubungan sanak saudara dan hubungan harta benda, menambah ketentuan kongkrit tentang hubungan antara Kitab Undang-Undang Perdata dengan semua undang-undang yang bersangkutan lainnya menurut prinsip: Kitab Undang-Undang Perdata merupakan undang-undang umum untuk menyesuaikan semua hubungan sipil. Mengkongkritkan dan menyatukannya denga isi semangat Undang-Undang Dasar tahun 2013 tentang hak manusia, hak warga negara. RUU tersebut menentukan bahwa semua hak sipil dari perseorangan dan martabat badan hukum diakui, dihormati, dibela dan dijakin oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya, hak sipil hanya dibatasi sesuai dengan hukum dalam keadaan yang perlu dengan alasan pertahanan dan keamanan nasional, ketertiban, keselamatan, moral masyarakat dan kesehatan komunitas./.