(VOVworld) – Ketika memberikan pendapat tentang masalah-masalah besar yang masih mengalami banyak perbedaan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perancangan, Selasa pagi (10/1), wakil berbagai kementerian, instansi dan para anggota Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam menganggap bahwa UU mengenai Perancangan harus mengatasi masalah-masalah yang bersimpang siur dan boros yang memisahkan ruang administrasi daerah dan provinsi.


Pada perbahasan tersebut, Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan meminta kepada Kementerian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Industri dan Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Transportasi supaya mempelajari secara terinci untuk bisa mencapai kesepakatan tentang perancangan induk nasional, perancangan penggunaan tanah, perancangan laut nasional, perancangan cabang nasional, perancangan daerah dan perancangan provinsi. Perlu melakukan peninjauan kembali untuk mengatasi kenyataan perancangan sekarang ini, menghindari terjadinya bentrokan dan merusak sistem perancangan yang sedang berlaku.

Juga pada pagi harinya, MN memberikan pendapat tentang masalah-masalah besar yang masih mengalami perbedaan dari RUU mengenai Pengelolaan, Penggunaan Aset Negara (amandemen). Para anggota MN sepakat mengganti nama menjadi UU mengenai Pengelolaan Aset Publik (amandemen). Pada sore harinya, ketika memberikan pendapat tentang masalah-masalah besar yang masih mengalami perbedaan dari RUU mengenai Pengelolaan, Penggunaan Senjata, Bahan Ledak dan Alat-Alat Penunjang, para anggota Komite Tetap MN meminta supaya menentukan secara lebih jelas kasus-kasus yang boleh menembak, menjamin kesepadanan dengan kebahayaan dari perilaku yang melanggar undang-undang, sesuai dengan ketentuan tentang pembelaan diri yang rasional dan situasi darurat. 

Juga pada Selasa sore (10/1), ketika memberikan pendapat tentang RUU mengenai Pasukan Penjaga, para anggota Komite Tetap MN Vietnam meminta supaya menentukan secara lebih jelas posisi dan fungsi pasukan penjaga.