(VOVworld) - Untuk melanjutkan persidangan ke-31, pada Selasa pagi (30 September), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam berbahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Pemerintah (amandemen). Beberapa anggota MN sepakat dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 RUU tersebut tentang posisi dan fungsi  Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar-tahun 2013. Namun banyak anggota MN meminta supaya mengkongkritkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, khususnya ketentuan baru tentang hak eksekutif Pemerintah untuk mengamandir  ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RUU untuk meningkatkan lebih lanjut lagi  daya-guna dan hasil-guna dalam organisasi dan aktivitas Pemerintah.

Wakil badan pemeriksaan, Komisi Hukum mengatakan bahwa RUU ini perlu menentukan posisi hukum Perdana Menteri, mekanisme memilih Perdana Meneri dan wewenang  Perdana Menteri  dan hubungan-nya dengan pemerintah dan dengan para anggota Pemerintah./.