(VOVworld) – Untuk meneruskan program kerja, pada Kamis pagi (20/4), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pengelolaan dan Penggunaan Harta Negara (amandemen) dan Daftar proyek dan tarap alokasi modal kongkrit untuk proyek-proyek sisanya dalam rencana investasi publik jangka menengah tahap 2016-2020. Pada perbahasan ini, Komite Tetap MN memberikan pendapat tentang konsep harta benda publik, mengklasifikasikan harta benda publik; tugas dan kewajiban badan-badan Negara terhadap harta benda publik dan rezim pengelolaan, penggunaan harta benda publik di badan-badan, organisasi dan unit.



Ketika memberikan pendapat terhadap daftar proyek-proyek dan tarap alokasi modal kongkrit untuk proyek-proyek sisanya dalam rencana investasi publik jangka menengah tahap 2016-2020, Wakil Ketua MN Phung Quoc Hien menekankan bahwa Komite Tetap MN meminta kepada Pemerintah supaya meninjau kembali proyek-proyek yang tidak menerima cukup modal, proyek-proyek yang kurang modal pendamping dan proyek-proyek yang belum jelas akan sumber modal. Pemerintah dan Menteri Perencanaan dan Investasi bertanggung jawab dalam mengawasi, mengurangi, menyesuaikan skala dan membagikan tahap-tahap investasi untuk menyelesaikan proyek-proyek ini pada tahap 2017-2020.