Legislator AS mengimbau untuk memperkuat keamanan maritim di Laut Timur

(VOVworld) – Para legislator Kongres Amerika Serikat (AS), Rabu (27/4), mendesak kepada Pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama supaya memperkuat penjaminan keamanan maritim di Laut Timur melalui penggelaran lebih banyak aktivitas patroli di dekat pulau-pulau yang dipersengketakan di kawasan ini. Para legislator Partai Republik menganggap bahwa aktivitas-aktivitas patroli “kebebasan mobilitas” di kawasan yang jauhnya kira-kira 12 mil laut di sekitar pulau-pulau buatan yang dibangun secara tidak sah oleh Tiongkok di Laut Timur perlu dilangsungkan secara periodik.

Legislator AS mengimbau untuk memperkuat keamanan maritim di Laut Timur - ảnh 1
Para legislator Kongres AS mendesak kepada
Pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama supaya
memperkuat penjaminan keamanan maritim di Laut Timur.
(Foto: Reuters / thanhnien.vn)


Menurut Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dari Senat AS, Bob Corker, aktivitas-aktivitas itu supaya berlangsung setiap pekan atau setiap bulan.

Sementara itu, senator negara bagian Colorado, Cory Garder menganggap bahwa penggelaran kapal-kapal AS setiap tiga bulan sekali di kawasan laut ini “belum cukup untuk menyampaikan satu pesan kuat kepada Tiongkok”.

Sedangkan, senator Partai Demokrat Robert Menendez menuduh Tiongkok yang sedang mendominasi kawasan, bersamaan itu mendukung Washington mengedepankan pendirian yang lebih keras kepada Beijing.

Ketika berbicara di depan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, pada hari yang sama, Deputi Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken juga menyepakati bahwa AS perlu melakukan secara periodik aktivitas-aktivitas patroli di sekitar pulau buatan yang dibangun oleh Tiongkok di Laut Timur. Dia menyepakati pandangan senator Marco Rubio bahwa target Tiongkok ialah mengontrol seluruh kawasan Laut Timur. Menurut dia, Tiongkok sedang mengabaikan negara-negara tetangga dan ada bahaya “menimbulkan bentrokan dan instabilitas di kawasan”, kecuali Bejing mengubah cara pendekatan mereka sekarang serta menjelaskan klaim-klaim kedaulatan sesuai dengan hukum internasional”.

Komentar

Yang lain