MN Vietnam membahas UU tentang Pertanahan dan Rancangan Amandemen UUD 1992
(VOVworld) – Wewenang tentang penggunaan tanah, harga tanah, mekanisme pembayaran santunan untuk tanah yang ditarik kembali merupakan masalah-masalah pokok yang dibahas para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam pada persidangan ke-4 MN Vietnam angkatan ke-13 pada Selasa sore (6 November). Para anggota MN setuju bahwa tanah adalah milik seluruh rakyat, yang diwakili oleh Negara, oleh karena itu, harga tanah harus ditentukan oleh Negara. Selain harga santunan tanah, Negara perlu mengeluarkan kebijakan bantuan untuk menstabilkan kehidupan dan menciptakan lapangan kerja bagi orang yang tanahnya ditarik kembali.
UU tentang Pertanahan dibahas dalam persidangan MN kali ini
(Foto: cafeland.vn) Le Viet Truong, anggota MN Vietnam dari provinsi An Giang mengatakan: “Menurut saya, prinsip pertama ialah harus mengembalikan tanah kepada orang yang tanahnya ditarik kembali dengan nilai yang sama sebelumnya, dengan syarat-syarat yang sama dan jika mereka menolak hal ini, maka kita baru menerapkan langkah membayar santunan. Jika harus berpindah tempat tinggal maka kita harus mengatur tempat tinggal yang baru kepada mereka, dengan syarat menjamin kehidupan minimal harus sama seperti tempat tinggal lama atau lebih bagus lagi jika bisa. Sedangkan tentang harga tanah, kita menuruti prinsip menjamin keharmonisan antara kepentingan Negara, kepentingan penduduk yang tanahnya ditarik kembali dan investor”.
Sebelumnya, pada Selasa pagi (6 November), para anggota MN melakukan perbahasan di grup tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1992; rancangan Resolusi tentang pemungutan pendapat rakyat tentang rancangan amandemen UUD 1992.
Terbanding dengan UUD 1992, Rancangan Amandemen UUD kali ini direvisi pada 9 isi seperti: terus menegaskan dan memperjelas posisi, peranan, tanggung jawab kepemimpinan Partai terhadap Negara dan masyarakat; memanifestasikan secara lebih mendalam pandangan membela dan menghormati hak asasi manusia; terus membela secara kokoh Negara Vietnam sosialis, menciptakan dasar konstitusional supaya negara bisa mendorong kuat kerjasama internasional, melaksanakan hak dan kewajiban nasional, turut mempertahankan perdamaian kawasan dan dunia, dll.
Mengambil pendapat rakyat kepada Rancangan Resolusi tentang pengambilan suara rakyat terhadap Rancangan Amandemen UUD 1992, mulai dilakukan dari 2 Januari sampai 31 Maret 2013. Dalam persidangan ini, MN meninjau, membahas dan memberikan pendapat kali pertama terhadap Rancangan Amandemen UUD 1992 dan mengesahkan Resolusi tentang pengambilan suara rakyat terhadap Rancangan Amandemen UUD 1992. Di atas dasar pendapat rakyat dan pendapat para anggota MN, Komite akan menerima dan menyesuaikan Rancangan Amandemen UUD 1992 dan menyampaikannya kepada MN untuk meminta pendapat dalam persidangan ke-5 pada Mei 2013; kemudian terus disempurnakan untuk diesahkan dalam persidangan ke-6 MN Vietnam pada Oktober 2013./.