(VOVworld) - Memperkuat pelaksanaan hukuman dan reformasi hukum. Demikian ditegaskan Presiden Vietnam, Truong Tan Sang, Kepala Badan Pengarahan Reformasi Hukum Pusat dalam temu kerja antara wakil pimpinan berbagai instansi yang bersangkutan dengan Badan Kekaderan Organisasi Partai dari Kementerian Hukum untuk mendengarkan hasil pekerjaan eksekusi sipil dan situasi penggelaran tugas reformasi hukum dalam organisasi dan aktivitas badan eksekusi sipil. Presiden Truong Tan Sang berpendapat bahwa sekarang, pasar domestik tetap menggunakan terlalu banyak uang tunai, belum melakukan pembayaran dengan rekening bank sehingga hal ini merupakan salah satu kesulitan yang amat besar dalam mengontrol harta benda perseorangan dan organisasi.

Instansi hukum sedang meminta pendapat Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Lelang dan berencana merekomendasikan Undang-Undang tentang Pendaftaran Harta Benda dan Juru Sita merupakan hal yang amat penting untuk membangun masyarakat yang transparan, bersamaan itu mengatasi semua kemacetan dalam eksekusi sesuai dengan keputusan setiap hukuman. Presiden Truong Tan Sang berpendapat bahwa lubang yaitu belum ada Undang-Undang tentang Pendaftaran Harta Benda dan masalah belum bisa menyita harta benda dalam kasus-kasus besar akan membuat kepercayaan rakyat berkurang. Oleh karena itu, harus mempelajari semua pola pengelolaan dari negara-negara maju dalam mendaftarkan harta benda, mencatat dan memblokade harta benda untuk bisa secara tepat waktu merekomendasikan insituasi dari ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan payung hukum dalam pengelolaan dan eksekusi. Presiden Truong Tan Sang menekankan bahwa untuk melaksanakan eksekusi sipil secara berhasil-guna, harus ada koordinasi yang erat antara badan eksekusi dengan semua  badan yang bersangkutan, antara pusat dan pemerintahan semua daerah untuk bisa memperhebat eksekusi, sekaligus melaksanakan secara baik pengawasan terhadap eksekusi sipil.