Mengamandir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjamin hak-hak asasi rakyat

(VOVworld) – Pada Rabu pagi (28 Januari), Portal Pemerintah Vietnam mengadakan simposium online dengan tema: “Mengamandir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memenuhi kebutuhan perkembangan Tanah Air”. Pada simposium ini, para peserta berbahas dan menjelaskan perlunya, orientasi dan prinsip dalam mengamandir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal-hal baru yang mendasar dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) yang baru saja dikeluarkan untuk mengambil pendapat rakyat; mekanisme konstitusional tentang hak manusia, hak warga negara yang dikongkritkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum tersebut. Menurut Duong Dang Hue, Kepala Direktorat Hukum Sipil-Ekonomi, Kementerian Hukum Vietnam, terbanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sedang berlaku, hal baru yang patut diperhatikan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) ialah tidak hanya menyebutkan bentuk-bentuk kepemilikan, melainkan juga menegaskan bahwa hak semua pemilik dilindungi.

Mengamandir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjamin hak-hak asasi rakyat - ảnh 1
Duong Dang Hue, Kepala Direktorat Hukum Sipil-Ekonomi
dari  Kementerian Hukum Vietnam
(Foto: baomoi.com)


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan Kitab Undang-Undang yang penting, meliputi semua hubungan sipil. Akan tetapi, ini juga merupakan Kitab Undang-Undang yang bersifat khusus. Oleh karena itu, untuk mengambil pendapat rakyat tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) secara berhasil-guna dan substantif, para utusan juga menganggap bahwa perlu melakukan sosialisasi sesuai dengan setiap obyek, menjamin agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum penting ini bisa mencerminkan semua pendapat rakyat, terutama kelompok-kelompok rentan di kalangan masyarakat./.

Komentar

Yang lain