(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-ocha menyatakan tidak meletakkan jabatan kalau warga negara ini menolak Rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) dalam referendum pada Agustus mendatang.

Dalam keterangannya kepada kalangan pers, Senin (27/6), PM Prayuth memberitahukan bahwa Pemerintah Thailand akan melakukan reformasi politik dan ekonomi sebelum pemilihan umum yang direncanakan akan diadakan pada tahun 2017. RUU baru yang diumumkan oleh Komite Penyusun RUU (CDC) Thailand pada 29/3 lalu diharapkan menjadi solusi atas krisis politik yang memakan waktu selama satu dekade di Thailand. RUU ini tebalnya 105 halaman dengan 279 pasal akan dikeluarkan dalam referendum pada 7/8 mendatang. Kalau RUU ini diesahkan dalam referendum, pemilihan umum akan diadakan pada 7/2017 seperti yang dikomitmenkan oleh PM Prayuth.