(VOVworld) - Setiap personel pengadilan Vietnam harus mencengkam secara mendalam dan melaksanakan  secara baik ajaran Presiden Ho Chi Minh  yang tercinta: “mengabdi publik, menaati hukum, menormor-satukan umum dan menormor-duakan pribadi”, harus berhati murni, menguasai kejuruan, meninjau dan memberikan penilaian  tentang  masalah secara  lengkap, akurat dan obyektif; harus menggembleng diri dengan cara kerja yang ilmiah, hati-hati, berkapabilitas dan cerdas dengan semangat “menyupremasikan hukum”. Ini merupakan tuntutan yang dikeluarkan oleh Presiden Vietnam, Tran Dai Quang kepada instansi pengadilan Vietnam di depan Konferensi penggelaran pekerjaan tahun 2017 dari instansi pengadilan Vietnam dan pengumuman keputusan mengangkat hakim tingkat tinggi yang diadakan pada Kamis (12 Januari) di kota Hanoi.

Panorama konferensi tersebut
(Foto: vov.vn)

Pada Konferensi ini, Presiden Tran Dai Quang  menunjukkan: Tahun  2017,  situasi internasional dan regional  terus berlangsung secara rumit, sosial-ekonomi  domestik masih menjumpai kesulitan.  Di bidang hukum, situasi kriminalitas dan pelanggaran terhadap undang-undang tetap berlangsung secara rumit, khususnya kriminalitas ekonomi dan korupsi. Semua sengketa sipil, ekonomi, perdagangan, tenaga kerja dan gugatan administratif semakin banyak bermunculan. Dengan semangat itu, Presiden Tran Dai Quang meminta: “Sebagai badan pengadilan untuk membela keadilan, membela hak manusia, hak warga negara, membela sistim sosialisme, membela kepentingan Negara, hak dan kepentingan  yang sah dari organisasi dan perseorangan, instansi pengadilan berbagai tingkat harus menjunjung tinggi sistim hukum sosialis dan menaati prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Melaksanakan secara baik fungsi peradilan dan melaksanakan hak hukum, mempelajari secara lengkap, obyektif dan menyeluruh semua dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan dalam proses pengaduan, menjamin agar keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus  akurat,  benar orangnya, benar perkaranya, tidak salah  tuduh orang yang  tak berdosa,  jangan meloloskan kejahatan”.

Sehubungan dengan ini, Presiden Tran Dai Quang menyampaikan keputusan mengangkat  80 hakim  tingkat tinggi.