(VOVworld) - Proses peseronisasi badan-badan usaha di Vietnam telah dilakukan selama bertahun-tahunn ini, khususnya beberapa tahun belakangan ini, dalam kecenderungan integrasi internasional dengan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dan partisipasi pada perundingan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), pendorongan kuat peseronisasi badan-badan usaha, khususnya badan-badan usaha milik Negara  semakin diperlukan.  Ini merupakan tekat Pemerintah Vietnam untuk merestrukturisasi perekonomian menurut pengarahan pengembangan yang efektif dan berkesinambungan, melakukan persiapan bagi integrasi ekonomi internasional. 

Pengolahan  biji mete untuk ekspor (Ilustrasi)
(Foto: vietnamplus.vn)

Pada tahun 2014,  serentetan badan usaha  milik Negara yang besar  telah  untuk pertama kalinya menjual saham, banyak badan usaha telah mencatatkan saham, diantaranya ada banyak perusahaan besar yang pernah menyalahi janji juga muncul di pasar efek. Khususnya dalam masa 6 bulan awal tahun ini, ada 58 badan usaha yang dibenahi, diantaranya telah melakukan peseronisasi terhadap 38 badan usaha. Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah dalam mendorong cepat proses peseronisasi. Pada Konferensi  penggelaran tugas merestrukturisasi  badan-badan usaha milik Negara yang berlangsung pada awal tahun ini, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung telah meminta kepada berbagai kementerian, instansi, daerah, badan usaha milik Negara supaya melaksanakan solusi-solusi yang sinkron untuk menciptakan perubahan kuat dan telah berhasil membuat  Proyek restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung memberitahukan: “Melakukan secara efektif  peseronisasi terhadap 432 badan usaha milik Negara dan  telah diesahkan oleh tingkat yang berwewenang. Sekarang, kita menetapkan bahwa  ini adalah tugas  politik  titik berat  yang dijalankan oleh Pemerintah”.

Untuk mendorong cepat proses peseronisasi, Pemerintah Vietnam, telah memberikan bimbingan kepada berbagai kemtenerian dan instansi supaya melaksanakan serentetan solusi kongkrit yang bersifat terobosan misalnya menghapuskan utang bagi 4 kelompok badan usaha milik Negara, membolehkan manarik kembali modal di bawah nominal atau di bawah nilai pembukuan, menurunkan pagu saham. Ini adalah solusi-solusi yang mendesak sekaligus turut mengatasi kesulitan-kesulitan, membantu badan-badan usaha dalam proses peseronisasi. Kementerian Transportasi dan Perhubungan adalah salah satu diantara unit-unit yang menjadi pelopor dalam proses peseronisasi terhadap badan-badan usaha milik Negara.Selama 3 tahun ini, Kementerian ini telah mendorong kuat peseronisasi  terhadap badan-badan usaha bukan Negara yang memegang 100% modal menurut anggaran dasar, berfokus pada penyempurnaan prosedur  peseronisasi  terhadap badan-badan usaha pengangkutan kereta api. Menteri Transportasi dan Perhubungan Vietnam, Dinh La Thang memberitahukan: “Di atas dasar hasil-hasil peseronisasi, restrukturisasi dan pembenahan badan-badan usaha selama 3 tahun ini, kami akan terus bertekat melaksanakan lebih banyak lagi bimbingan Pemerintah dan Perdana Menteri tentang restrukturisasi dan peseronisasi terhadap badan-badan usaha. Kami akan bertekat menyelesaikan tugas melakukan peseronisasi terhadap badan-badan usaha yang menyisa untuk tahapan 2014-2015. Bisa dikatakan bahwa bagi badan-badan usaha milik Negara dari Kementerian Transportasi dan Perhubungan, Negara tidak perlu memegang saham, pasti tidak ada lagi badan usaha milik Negara, maka berpindah ke aktivitas  badan usaha yang dipeseronisasi semuanya”.

Dengan solusi-solusi yang sinkron, sampai sekarang, banyak unit telah aktif  menggelarkan proses peseronisasi seperti Kementerian Transportasi dan Perhubungan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Industri dan Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan dan lain-lain. Dalam triwulan pertama 2014, laju peseronisasi mengalami perbaikan secara berarti, Perdana Menteri telah mengesahkan  opsi peseronisasi terhadap  16 grup dan perusahaan umum dan badan usaha  milik Negara.

Untuk mencapai  target melakukan peseronisasi terhadap 400 badan usaha untuk tahapan 2014-2015,  dituntut agar semua kementerian melaksanakan solusi-solusi yang lebih  tegas untuk mendorong cepat proses peseronisasi  sesuai dengan  peta jalan. Di samping itu, pemerintah memberikan bimbingan kepada berbagai kementerian dan instansi supaya berinisiatif mengatasi  kesulitan yang baru muncul, menciptakan syarat untuk selesai melakukan peseronisasi seperti target yang sudah ditetapkan, memenuhi tuntutan integrasi ekonomi internasional. /.