(VOVworld) – Kira-kira 106.000 badan usaha yang baru dibentuk dan kira-kira 3.500 syarat bisnis yang tidak lagi berlaku merupakan hasil-hasil yang patut dicatat setelah setahun menggelarkan Undang-Undang (UU) mengenai Badan Usaha dan Undang-Undang mengenai Investasi (amandemen) di Vietnam. Namun, dengan hasil permulaan yang sudah dicapai, Pemerintah beserta berbagai kementerian, badan dan instansi tetap sedang melakukan peninjauan dan amandemen supaya UU tersebut sungguh-sungguh menjadi efektif. 


Sejak UU mengenai Badan Usaha dan UU mengenai Investasi tahun 2014 resmi menjadi efektif pada 1/7/2014, selain jumlah badan usaha meningkat, jumlah modal terdaftar baru juga meningkat. Waktu memberikan surat izin tentang pendaftaran pembentukan badan usaha baru dan pendaftaran untuk mengubah isi pendaftaran kepada badan usaha juga berkurang secara berarti terbanding dengan waktu sebelum UU mengenai Badan Usaha tahun 2014 diberlakukan. Sementara itu, tidak perlu mencantumkan nama bidang bisnis dalam surat izin pendaftaran bisnis dan menghapuskan ketentuan tentang pemberian surat izin pendaftaran investasi kepada para investor dalam negeri juga turut mengurangi biaya pelaksanaan prosedur administrasi, meningkatkan sifat proaktif dan fleksibel untuk badan usaha; bersamaan itu menciptakan syarat yang kondusif bagi para investor asing untuk melakukan investasi di Vietnam. Do Nhat Hoang, Kepala Direktorat Investasi Asing, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam menganggap: “Negara, Pemerintah, Majelis Nasional dan semua kementerian, instansi dan daerah telah sangat aktif dan berupaya memperbaiki lingkungan investasi dan bisnis di dua tahap yakni menyempurnakan UU dan kebijakan yang semakin liberal dan lebih kondusif bagi aktivitas investasi dan bisnis. Bersamaan itu, dengan gigih menggelarkan tahap pelaksanaan yang semakin kondusif dan lebih akrab bagi para investor”.

Karena ada reformasi yang kuat dalam memperbaiki lingkungan bisnis serta perubahan-perubahan yang diberikan oleh UU mengenai Investasi dan UU mengenai Badan Usaha, pemeringkatan Vietnam naik 3 tingkat dalam daftar pemeringkatan “Lingkungan bisnis global” dari Bank Dunia. Seiring dengan itu, “Laporan indeks daya saing tingkat provinsi (PCI) tahun 2015” dari Kamar Dagang dan Industri Vietnam juga mencatat bahwa pendaftaran pembentukan badan usaha telah mencapai kemajuan terbesar dan mencapai jumlah poin tertinggi selama 11 tahun ini.

Selain hasil-hasil positif yang telah dicapai, hingga sekarang pelaksanaan UU mengenai Badan Usaha dan UU mengenai Investasi (amandemen) dalam beberapa ketentuan belum sinkron dengan berbagai UU yang lain. Bapak Vu Tien Loc, Ketua Kamar Dagang dan Industri Vietnam memberitahukan: “Dalam proses peninjauan dan pengambilan pendapat dari badan-badan usaha terhadap UU mengenai Badan Usaha dan UU mengenai Investasi, kami juga melihat beberapa isi yang belum sungguh-sungguh sesuai, khususnya daftar berbagai bidang yang punya syarat bisnis. Dalam kenyataan, beberapa bidang yang tidak perlu punya syarat bisnis menurut tuntutan Undang-Undang Dasar dan UU. Oleh karena itu, kami sedang melakukan peninjauan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah dan Majelis Nasional supaya memberlakukan satu UU untuk mengamandir berbagai UU yang bersangkutan dengan bisnis, termasuk UU mengenai Investasi dan UU mengenai Badan Usaha supaya menjamin konsistensi sistim perundang-undangan dan menjamin satu lingkungan bisnis yang terbaik, menjamin hak kebebasan berbisnis untuk warga dan badan usaha”.

Walaupun Grup Kerja urusan pelaksanaan Undang-Undang mengenai Badan Usaha dan UU mengenai Investasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam, Kantor Pemerintah dan Kementerian Hukum meninjau dan menghapuskan ribuan persyaratan bisnis yang tidak sesuai dan menyulitkan badan usaha, bersamaan itu aktif memberikan bimbingan kepada berbagai kementerian dan instansi yang bersangkutan dalam menyusun peraturan-peraturan tentang persyaratan bisnis, tapi hingga sekarang masih ada banyak persyaratan bisnis yang tidak perlu, sehingga menghalangi lingkungan bisnis serta tidak menjamin efektivitas dari penyelenggaraan Negara.

Guna meningkatkan hasil-guna praktek dari UU mengenai Badan Usaha dan UU mengenai Investasi pada waktu mendatang, Kementerian Perencanaan dan Investasi telah memimpin unit-unit yang bersangkutan supaya terus berfokus menyempurnakan kerangka hukum. Diantaranya, berfokus menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha menurut Resolusi Pemerintah tentang usaha memperbaiki lingkungan investasi dan bisnis, meningkatkan daya saing nasional.