(VOVworld) – Usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan serta mengembangkan pedesaan selalu ditetapkan oleh negara-negara ASEAN sebagai fokus strategis dan bidang yang diutamakan untuk menciptakan prasyarat yang mantap bagi perkembangan ASEAN yang berkesinambungan dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, semua Konferensi tingkat Menteri ASEAN tentang Pengembangan Pedesaan dan Pengurangan Kemiskinan (AMRDPE) mengeluarkan langkah-langkah dan mekanisme-mekanisme baru untuk mendorong pekerjaan mengentas dari kelaparan dan kemiskinan. Khususnya pada Konferensi AMRDPE-9 yang baru saja diadakan di  Vientiane (ibukota Laos), mekanisme: “Kerjasama Publik-Swasta dan Rakyat”  dianggap sebagai arah maju yang baru dalam pengembangan pedesaan  dan pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan.

Tema Konferensi AMRDPE-9 ini “Kerjasama Publik-Swasta dan Rakyat”,
 demi perkembangan ASEAN yang berkesinambungan pasca tahun 2015
(Foto: vov.vn)

Dengan target memusatkan pekerjaan sosialisasi dan kemitraan publik-swasta, para kepala delegasi negara-negara ASEAN yang menghadiri Konferensi AMRDPE-9 bersama-sama berbagi pengalaman-pengalaman negara mereka dalam pengembangan pedesaan dan pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan.

Pada waktu lalu, negara-negara ASEAN telah mencapai hasil-hasil yang menggembirakan dalam usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan. Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh, memperkuat  kerjasama publik-swasta dan rakyat sebagai titik berat  visi ASEAN pasca tahun 2015. Hal ini akan membantu ASEAN dengan dini menyelesaikan target mempersempit kesenjangan dalam perkembangan antar-negara anggotanya dan untuk melakukan secara efektif pekerjaan tersebut, memerlukan partisipasi dari semua unsur di kalangan masyarakat. Dia memberitahukan: “Untuk menjamin masalah mempersempit kesenjangan dalam perkembangan, maka  usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan merupakan satu titik berat sangat besar yang dijalankan oleh ASEAN. Pada dekade ini, prosentase kaum miskin telah berkurang di negara-negara anggota yaitu kira-kira 400 persen. Ini merupakan satu prestasi yang sangat besar berkat adanya kebijakan-kebijakan tentang perkembangan yang berkesinambungan, diantaranya menghargai hubungan kemitraan antara semua unsur di kalangan masyarakat. Prestasi-prestasi yang telah kita capai tidak hanya merupakan sumbangan dari pimpinan semua Pemerintah dan melainkan juga dari semua unsur di kalangan masyarakat seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, badan-badan perkembangan dan bantuan dari para mitra ASEAN, organisasi-organisasi PBB, organisasi-organisasi internasional yang beraktivitas di bidang ini”.

Konferensi AMRDPE yang untuk pertama kalinya diadakan pada tahun 1997 telah mengesahkan Kerangka Rencana Aksi tentang Pengembangan Pedesaan dan Pengurangan Kemiskinan serta Rencana Aksi tentang Jaring Pengaman Sosial dalam ASEAN.

Setiap dua tahun sekali, negara-negara anggota ASEAN mengadakan konferensi untuk membahas rencana-rencana baru, melakukan aktivitas-aktivitas kongkrit, membangun mekanisme-mekanisme bagi pengembangan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Pada konferensi AMRDPE-7 yang diadakan pada November 2011, di Brunei Darussalam, negara-negara ASEAN telah mengesahkan menetapkan solusi bagi  pengembangan pedesaan dan pengurangan kemiskinan ialah “mendorong pemberdayaan hak kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih  baik dan berkesinambungan”. Berkat adanya arah yang tepat dan langkah-langkah yang cocok, sehingga prosentase kaum miskin di negara-negara anggota ASEAN selama satu dekade ini berkurang secara berarti. Orang yang berpendapatan kurang lebih 1 dolar Amerika Serikat per hari telah  berkurang dari setiap dua orang yang berpendapatan di bawah 1 dolar Amerika Serikat menjadi hanya tinggal 8 orang yang berpendapatan satu dolar Amerika Serikat per hari. Dan pada dekade ini, tentang soal mengembangkan pertanian, pedesaan di beberapa negara telah mengambil kebijakan-kebijakan baik untuk menyosialisasikan bidang ini, dan ini juga merupakan faktor penting  untuk berkembang secara berkesinambungan di masing-masing negara pada khususnya dan di ASEAN pada umumnya. Ketika mengungkapkan masalah ini, Katiman Kartowinomo, Kepala SOM tentang pengembangan pedesaan dan  pengurangan kemiskinan Indonesia memberitahukan: “Di Indonesia, kami melihat bahwa daerah pedesaan justru merupakan prasyarat untuk berkembang. Oleh karena itu, kami membolehkan daerah ini  punya tambahan lebih banyak hak dan  memusatkan lebih banyak sumber daya bagi mereka. Dengan demikian, warga bisa membuat sendiri rencana menurut kebutuhan dan mengelola sumber daya alam-nya. Melalui itu, mereka  bisa memenuhi secara efektif semua yang mereka perlukan pada masa depan”.

Selain mengeluarkan mekanisme baru bagi pengembangan pedesaan dan pengurangan kemiskinan, Konferensi AMRDPE-tahun 2015 juga mengesahkan rencana aksi baru untuk tahap 2016-2020 yang berfokus pada 6 bidang prioritas, diantaranya ada  masalah pengembangan ekonomi pedesaan,  kerjasama publik-swasta dan rakyat. Semua isi ini  akan disampaikan dan diesahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-27 untuk turut membangun Komunitas ASEAN pada akhir tahun ini.