(VOVworld) – Lalu lintas di Manila, Ibukota Filipina ada bahaya lumpuh dalam waktu 3-5 tahun mendatang. Di Kamboja, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama yang menimbulkankorban. Sementara itu, di Vietnam  saban tahun ada kira-kira 8.000 orang yang tewas karena terkena kecelakaan lalu lintas. Kira-kira 600 juta warga Komunitas ASEAN harus menghadapi masalah-masalah bersama seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur jalan- jalan dan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi-informasi yang dikeluarkan di depan Forum Pertama Polisi Lalu Lintas ASEAN yang berlangsung di kota Hanoi dari 21-23/11 ini, berasamaan itu juga ada isi-isi tentang kerjasama, pengelolaan, pendidikan barisan polisi lalu lintas negara-negara ASEAN.

Forum Pertama Polisi Lalu Lintas ASEAN yang berlangsung di kota Hanoi.
(Foto: vietnam.vnanet.vn)

Forum dengan dihadiri kira-kira 100 hadirin dari 9 negara anggota ASEAN (kecuali Brunei Darussalam) telah sepakat bahwa situasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas di negara-negara ASEAN mempunyai banyak kesamaan, kecelakaan lalu lintas masih terus banyak terjadi, jumlah orang yang tewas dan terluka masih pada tingkat tinggi, kemacetan lalu lintas  masih terjadi, sehingga menimbulkan keborosan waktu, harta dan kegusaran bagi kaum peserta lalu lintas. Dari pengalaman Singaopura dalam menjamin ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Mayor Kepala  Ruilin Zheng dari Badan Pendidikan dan Perencanaan, Polisi Lalu Lintas Singapura memberitahukan: “Sebagian yang penting yalah melakukan sosialisasi pendidikan di kalangan  peserta lalu lintas di berbagai usia. Kalau melihat pada situasi lalu lintas Singapura tahun 2015, bisa dilihat bahwa prosentase kematian karena kecelakaan lalu lintas sunguh-sungguh sangat rendah. Tapi, kami juga menganggap bahwa hanya ada  seorang yang tewas karena kecelakaan lalu lintas juga harus mendapat perhatian. Bersamaan dengan pendidikan, harus ada langkah-langkah penanganan menurut undang-undang”.

Untuk bisa memitigasi kecelakaan lalu lintas, selain melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, perlu ada sanksi keras terhadap pelanggar Undang-Undang mengenai Lalu Lintas. Bersamaan dengan itu, Pemerintah perlu mengajukan langkah-langkah baik jangak pendek maupun jangka panjang untuk menangani  situasi kemacetan lalu lintas. Pendapat dari Letnan Jenderal Wittaya Prayongphan, Pembantu Panglima Polisi Nasional Thailand mendapat kesepakatan dan penilain tinggi. Dia memberitahukan: “Kami mengeluarkan banyak ketentuan. Kalau peserta lalu lintas pertama kalinya melanggar undang-undang dan merupakan kesalahan-kesalahan penting, misalnya melampaui lampu merah, akan dikenai sanksi dengan cara mengurangi nilai pada Surat Izin Pengemudi (atau SIM) dan kami akan menyimpan informasi ini di Website. Kalau peserta lalu lintas melanggar untuk kedua atau ketiga kali-nya melanggar undang-undang, maka nilai-nya akan dikurangi semua dan  SIM  akan habis efektif. Bagi para peserta lalu lintas yang melanggar undang-undang secara serius, SIM akan dicabut dan tidak bisa mengemudi mobil lagi. Dulu, kota Bangkok juga mengalami kekacauan dalam mobilitas mobil, sepeda motor, tapi setelah kami menerapkan undang-undang, semua masalah telah berangsur-angsur masuk ke orbit. Secara janga panjang, Pemerintah Thailand  akan mengorganisasi sistem lalu lintas publik Mass transit. Kota Bangkok sekarang ini sedang memperluas lini kereta tinggi dan metro untuk bisa menciptakan putaran transportasi  tertutup. Direncanakan, proyek ini akan selesai pada 2018”.

Referat yang dibacakan di depan forum ini juga menunjukkan  perbedaan  dari semua badan yang bersangkutan negara-negara ASEAN dalam memberlakukan berbagai ketentuan, mengelola dan memberikan SIM. Di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, polisi lalu lintas telah memberikan SIM dan mengelola sopir. Di Vietnam, bidang ini  ditanggung jawab oleh Instansi Transportasi dan Perhubungan. Tapi, semua negara mempunyai satu kesamaan yalah pekerjaan pengelolaan keselamatan lalu lintas berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang mengenai Perhubungan. Letnan Jenderal Rathveasna Run, Kepala Polisi Lalu Lintas dan Ketertiban Publik, Direktorat Polisi Nasional, Kementerian Dalam Negeri Kamboja memberitahukan: “Kamboja menginginkan  ada banyak forum seperti ini dan kalau kita mempunyai Undang-Undang mengenai Lalu Lintas ASEAN, akan bisa menciptakan syarat yang kondusif bagi pekerjaan transportasi melalui perbatasan antarnegara  di kawasan ASEAN. Ini merupakan forum bagi kita untuk tukar menukar dan berbagi pengalaman mengenai keselamatan lalu lintas. Melalui forum ini, kami melihat bahwa Vietnam telah sukses dalam membawa negara-negara ASEAN menjadi lebih dekat. Mudah-mudahan, pada masa depan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas di negara-negara ASEAN akan mencapai banyak hasil yang positif”.

Ketika mengakhiri forum tersebut, para peserta negara-negara ASEAN telah mengeluarkan Pernyataan Bersama. Mereka telah sepakat bahwa negara-negara ASEAN secara bergilir menyelenggarakan  setahun sekali Forum Polisi Lalu Lintas ASEAN untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengelola ketertiban, keselamatan lalu lintas, tukar menukar informasi dan pengalaman mengenai penjaminan ketertiban lalu lintas dan semua isi yang bersangkutan. Pernyataan bersama juga mengungkapkan memacu Pemerintah semua negara supaya mengakui SIM dari negara-negara anggota ASEAN, sepakat melaporkan kepada Pemerintah semua negara supaya menugasi pasukan polisi lalu lintas menguji, memberikan SIM dan mengelola sopir; akan menyepakati metode pembuatan statistik dan menilai kecelakaan lalu lintas di kawasan, mengeluarkan target bersama yalah mengurangi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, aktif memberikan sumbangan untuk menjamin ketertiban dan keselamatan lalu lintas baik di masing-masing negara maupun di kawasan ASEAN.