(VOVworld) - Dari Rabu (1 Juli) 2015, ada sepuluh undang-undang baru Vietnam mulai menjadi efektif. Yaitu berbagai undang-undang yang bersangkutan dengan masalah perumahan, real estate, pertanahan, badan usaha dan lain-lain dianggap sebagai langkah terobosan dalam kebijakan mengenai pengembangan sosial-ekonomi di Vietnam.
Sepuluh undang-undang yang menjadi efektif tersebut meliputi: Undang-Unang mengenai Perumahan, Undang-Undang mengenai Real Estate, Undang-Undang mengenai Badan-Badan Usaha (amandemen), Undang-Undang mengenai Investasi (amandemen), Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal Undang-Undang mengenai Pelaksanaan Hukuman Sipil, Undang-Undang mengenai Pendidikan Kejuruan; Undang-Undang mengenai Keamanan Publik Rakyat; Undang-Undang amendemen atas beberapa pasal Undang-Undang mengenai Perwira Tentara Rakyat Vietnam; Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal Undang-Undang mengenai Jalan Udara Sipil Vietnam. Seiring dengan itu, beberapa Peraturan Negara lain juga menjadi efektif.
Memperluas obyek yang adalah organisasi asing yang dapat memiliki perumahan di Vietnam
Kebijakan paling menonjol yang paling mendapat perhatian yang menjadi efektif dari Juli 2015 yalah orang asing dapat memiliki perumahan di Vietnam menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Perumahan (amandemen). Menurut-nya, organisasi, perseorangan, badan usaha yang bermodal investasi asing, cabang, kantor perwakilan badan-badan usaha asing, dana investasi asing dan cabang bank asing yang sedang beraktivitas di Vietnam; Perseorangan asing yang masuk ke Vietnam dapat memiliki perumahan di Vietnam, berhak membeli, menyewa, menerima dan memberikan, menerima warisan dan memiliki tidak sampai 30 persen jumlah perumahan dalam satu apartemen.
Dalam kasus residensi sendiri, meliputi vila, perumahan bersambungan, maka di satu kawasan dimana ada jumlah penduduk yang sama dengan satu satuan administrasi tingkat kabupaten hanya dapat membeli, menyewa dan memberikan, menerima wariasan dan memiliki 250 buah rumah. Jangka waktu kepemilikan perumahan yalah 50 tahun. Selain itu, semua kasus ini bisa memiliki perumahan secara berjangka panjang seperti warga lokal kalau menikah orang Vietnam.
Memprioritaskan pengembangan pendidikan kejuruan dan melayani pengembangan pertanian
Undang-Undang mengenai Pendidikan Kejuruan menjadi efektif dari 1 Juli 2015 merevisi dan menyempurnakan beberapa pasal atas Undang-Undang mengenai Pengajaran Kejuruan menurut arah memperluas kerangka, penyesuaian sampai obyek-obyek berbagai Sekolah Menengah Profesional, Akademi, Pusat Teknik Terpadu-Pengarahan Kejuruan, menyempurnakan sistem perundang-undangan tentang pendidikan kejuruan menurut semangat memperbarui pendidikan secara fundamental dan komprehensif.
Menurut itu, tarap pendidikan dari pendidikan kejuruan meliputi: Dasar, Menengah dan Akademi. Basis pendidikan kejuruan meliputi: Pusat pendidikan kejuruan, Sekolah Menengah dan Akademi. Akademi dipisahkan dari pendidikan universiter, menjadi satu basis pendidikan kejuruan.
Akan menjadi efektif dari 25 Juli 2015, Peraturan Pemerintah No 55/2015 tentang kebijakan perkreditan untuk kepentingan pengembangan pertanian dan pedesaan menetapkan bahwa perseorangan, kepala keluarga, koperasi, kepala keluarga bisnis, koperasi, gabungan koperasi dan pemilik kebun pertanian dapat meminjam modal dari organisasi perkreditan tanpa jaminan harta benda menurut delapan tingkat, diantara-nya tarap pinjaman maksimal sebanyak 3 miliar dong Vietnam untuk gabungan koperasi yang melakukan usaha budidaya perikanan atau eksploitasi hasil perikanan jarak jauh, memberikan jasa layanan dalam melakukan eksploitasi hasil perikanan jarak jauh. Hal ini akan menciptakan payung hukum bagi ekonomi kelautan Vietnam untuk terus berkembang.
Memperpendek waktu dalam melaksanakan pemberian prosedur-prosedur investasi.
Undang-Undang mengenai Investasi (amandemen) dan Undang-Undang mengenai Badan Usaha (amandemen) punya banyak perubahan yang penting, melakukan reformasi secara kuat tentang prosedur administrasi. Kongkritnya,Undang-Undang mengenai Badan Usaha (amandemen) meniadakan tuntutan tentang sertifikat kejuruan, menetapkan modal permulaan menurut undang-undang dalam dokumen pendaftaran tentang pembentukan badan usaha, memperpendek waktu memecahkan prosedur pendaftaran untuk melakukan bisnis atau mengubah isi pendaftaran secara minimal turun tidak melebihi 3 hari. Sedangkan, Undang-Undang mengenai Investasi (amandemen) juga meniadakan prosedur pemberian surat pengakuan pendaftaran investasi terhadap investor di dalam negeri, menyederhanakan dokumen, urutan dan prosedur serta memperpendek waktu dalam melaksanakan prosedur pemberian surat pengakuan pendaftaran investasi terhadap investor asing, waktu maksimal ialah 15 hari alih-alih 45 hari seperti sebelumnya.
Satu hal lain yang menonjol ialah badan usaha tidak perlu membubuhkan cabang dan kejuruan usaha untuk melakukan bisnis dalam surat pengakuan pendaftaran badan usaha. Hal ini telah menginstitusikan semua hak kebebasan bisnis menurut Undang-Undang Dasar tahun 2013; mengurangi resiko, meningkatkan keproaktifan dan keluwesan dalam aktivitas bisnis dari badan usaha, mengkondusifkan proses memasuki pasar; mengurangi waktu dan biaya dalam prosedur pembentukan badan usaha.
Negara hanya menanam modal pembentukan badan usaha milik Negara di empat bidang.
Semua mekanisme dan ketentuan dari Undang-Undang mengenai Pengelolaan dan Penggunaan Modal Negara untuk melakukan investasi pada produksi dan bisnis di badan usaha semuanya menuju ke tujuan memperbarui, meningkatkan hasil-guna investasi, pengelolaan dan penggunaan modal Negara serta meningkatkan hasil-guna aktivitas produksi dan bisnis dari badan usaha. Undang-Undang ini juga menentukan: Negara hanya boleh menanam modal pembentukan badan usaha milik Negara di 4 bidang, kongkritnya ialah badan usaha memasok produk, jasa layanan umum yang perlu untuk masyarakat; badan usaha beraktivitas di bidang mengabdi langsung pertahanan dan keamanan; badan usaha beraktivitas di bidang menopoli dengan sendirinya; badan usaha menerapkan teknologi tinggi, melakukan investasi besar, menciptakan tenaga pendorong untuk mengembangkan cepat cabang dan bidang lain serta perekonomian. Hal baru yang penting ialah hanya badan-badan usaha dimana Negara menduduki 100 persen modal permulaan menurut undang-undang baru dianggap sebagai badan-badan usaha milik Negara alih-alih 51 persen seperti sebelumnya./..