(VOVworld) - Di samping tugas berjalan lebih dahulu membuka jalan untuk menggalang hubungan luar negeri, instansi diplomatik Vietnam juga memikul satu tanggung jawab yang besar dan teramat rumit yaitu memberikan sumbangan penting dalam membela kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilayah Tanah Air, menjaga lingkungan yang damai dan stabil untuk mengembangkan Tanah Air.  Garis politik diplomatik ini telah tercantum secara jelas dalam dokumen  Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Vietnam, sekali lagi ditekankan dan ditegaskan lagi di Konferensi ke-29 tentang pekerjaan diplomatik yang sedang berlangsung di kota Hanoi. 

Perdamaian, kemerdekaan nasional, demokrasi, kerjasama dan perkembangan tetap merupakan garis politik diplomatik yang konsekuen Vietnam sekarang ini. Namun, situasi politik, keamanan dunia sedang  berubah cepat dan berlangsung sulit diduga. Bahkan di Asia-Pasifik dan Asia Tenggara juga sedang berlangsung perubahan-perubahan yang sangat rumit. Diantaranya, masalah Laut Timur sedang menjadi salah satu diantara  masalah-masalah aktual yang panas yang mendapat banyak perhatian dari opini umum regional dan internasional, khususnya setelah Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) mengeluarkan vonis tentang gugatan Filipina terhadap Tiongkok yang antara lain menunjukkan jelas masalah-masalah yang masih diperdebatkan dalam UNCLOS-1982.

Dalam menghadapi perkembangan-perkembangan itu, pandangan Vietnam tentang masalah kedaulatan dan hak kedaulatan ialah konsisten dan gigih membela kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah Tanah Air, membela kepentingan negara dan bangsa, sekaligus  harus menjaga secara teguh lingkungan yang damai dan kerjasama untuk berkembang.

Menjaga secara teguh prinsip memecahkan sengketa dengan langkah-langkah damai.

Masalah Laut Timur selama ini selalu menjadi satu tempat panas di kawasan dan semakin meningkat pada waktu belakangan ini karena sengketa wilayah dan kedaulatan serta persaingan strategis antara beberapa negara besar, menciptakan situasi yang tidak stabil.  Dengan posisi geografis  yang punya lebih dari 3 000 Km garis pantai, Vietnam merupakan sebuah negara yang menderita  pengaruh langsung dari lingkungan keamanan di Laut Timur. Menurut Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh, Vietnam  telah berulang kali menegaskan kedaulatan dan hak kedaulatan-nya terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly), diantaranya kepulauan Truong Sa  merupakan kawasan yang dipersengketakan  antara lima negara dan enam  pihak (yaitu Tiongkok, Taiwan-Tiongkok, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalem dan Vietnam)  di pulau-pulau karang di kepulauan ini.  Instansi diplomatik terus merapati haluan dari Partai Komunis Vietnam yaitu bertekat membela kedaulatan dengan langkah-langkah damai, memecahkan semua sengketa di atas dasar mengadakan perundingan dan menghomati hukum internasional. Dia memberitahukan: “Pandangan Vietnam ialah harus menjamin kedaulatan di pulau-pulau yang sedang dikontrol oleh Vietnam, menjaga secara teguh kedaulatan sesuai dengan hukum internasional. Vietnam juga harus menjamin secara efektif kedaulatannya ialah 200 mil laut  zona ekonomi ekesklusif sesuai dengan hukum internasional. Masalah-masalah yang bersangkutan dengan sengketa antara dua negara akan dibahas oleh dua negara itu. Kalau ada sengketa antara banyak negara, maka banyak pihak bersama-sama ikut memecahkannya. Saya ulangi lagi  bahwa Vietnam membela kedaulatan dengan langkah damai di atas dasar menghormati  hukum internasional dan minta kepada semua negara itu juga harus menghormati hukum internasional. Begitulah haluan Vietnam”.

Satu lingkungan yang damai dan stabil  merupakan kepentingan  bersama.

Dalam menghadapi kekhawatiran tentang kemungkinan ada  eskalasi dari negara-negara besar  di Laut Timur jika semua pihak tidak menunjukkan gerak-gerik yang cukup kuat, Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh berpendapat bahwa Laut Timur bukanlah masalah sendiri dari kawasan. Semua negara di dalam dan luar kawasan harus mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjamin keamanan, keselamatan maritim. Kian besar negaranyamaka kian besar pula tanggung jawab-nya dalam menjaga perdamaian dan kestabilan. Hal yang perlu ditegaskan sekarang ialah semua pihak di dalam dan luar kawasan  memanifestasikan keinginan tentang satu lingkungan yang damai dan stabil untuk berkembang. Jika membiarkan ketegangan bereskalsi, maka tidak ada pihak manapun yang mendapat keuntungan, bisa menghalangi proses perkembangan negeri, berpengaruh  terhadap posisi nasional di  gelanggang internasional. Sependapat dengan pandangan itu, Duta Besar Vietnam untuk Tiongkok, Dang Minh Khoi menilai: “Meski situasi Laut Timur dianggap rumit, tapi saya merasa sangat optimis. Sekarang, Tiongkok merupakan sebuah negara besar yang sedang bangkit secara sangat kuat dan penghimpunan kekuatan di dunia sedang terjadi secara multilateral, tapi bisa dikatakan bahwa semua negara besar berharap menjaga satu kerangka hubungan damai. Satu kawasan Asia-Pasifik yang damai dan stabil juga merupakan kepentingan Tiongkok. Saya melihat bahwa belum ada negara yang dalam pidatonya mengungkapkan soal perang. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan antara Vietnam dan negara-negara di kawasan serta negara-negara besar mempunyai kesamaan yaitu sangat berharap adanya lingkungan yang damai dan stabil untuk berkembang”.

Baru-baru ini ada satu tanda positif  lagi tentang masalah Laut Timur ketika ASEAN dan Tiongkok telah setuju untuk cepat  menyelesaikan  penyusunan Kode Etik di Laut Timur (COC) yang direncanakan pada tahun 2017. Ini akan menjadi satu instrumen hukum yang turut menjaga perdamaian dan kestabilan di Laut  Timur.

Mempersempit perselisihan, mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama.

Ketika berbicara di depan acara pembukaan Konferensi ke-29 tentang pekerjaan diplomatik pada  Senin (22 Agustus), Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong telah menunjukkan jelas bahwa di satu dunia yang penuh dengan gejolak, aktivitas diplomatik haruslah merupakan obat damai dan bermanfaat untuk mempersempit perselisihan, mencegah konflik, meningkatkan kerjasama, membuka jalan bagi solusi-solusi. Untuk mencengkan orientasi ini,  instansi diplomatik Vietnam sedang terus menguasai secara mantap pandangan-pandangan yang membimbing  hubungan antara  bekerjasama  dan berperjuang,  konsisten dalam hal prinsip,  luwes dalam hal taktik, menjamin dan menjaga secara teguh kedaulatan nasional serta menjaga lingkungan yang damai bagi perkembangan Tanah Air.