(VOVworld) - Dalam pernyataan yang dianggap sebagai yang paling penting sejak memimpin Pemerintah Inggris, 17/1, Perdana Menteri (PM) Inggris, Ibu Theresa May untuk pertama kalinya menegaskan bahwa Inggris akan meninggalkan pasar bersama Eropa (atau Brexit), bersamaan itu  dia juga menyatakan peta jalan 12 butir  bagi Inggris untuk berpisah dari 27 negara anggota Uni Eropa. Pernyataan yang dikeluarkan PM Theresa May menunjukkan pandangan keras London yang tidak ingin mengusahakan satu permufakatan yang setengah-setengah  dengan Uni Eropa, memadamkan desas-desus yag menganggap bahwa negara Inggris masih samar-samar mengenai proses pelaksanaan Brexit. 

PM Inggris, Ibu Theresa May
(Foto: Mirror).

Pernyataan PM Inggris, Theresa May ditunggu-tunggu opini umum sudah sejak lama, karena hal itu menunjukkan garis politik yang paling jelas yang akan dijalankan negeri Inggris akan mengejarkannya untuk merealisasikan Brexit. Pernyataan PM Inggris juga menunjukan bahwa negara Inggris siap masuk ke dalam perundingan baru dengan Uni Eropa dalam situasi perasaan tidak mernginginkan situasi nya berlarut-larut dan menerapti waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini juga akan membantu mengurangi proses perundingan yang tarik-menarik.

Brexit keras

Brexit keras arti-nya pasar bersama Eropa dan Uni Tarif tanpa adanya Inggris lagi Hubungan perdagangan antara Inggris dengan Uni Eropa akan mengikuti peraturan WTO. Jadi, artinya Inggris bisa menjadi satu negara independen dalam  perdagangan global, bisa menentukan nasib-nya sendiri, mengontrol kaum migran atau menikmati semua kepentingan yang sebenar-nya patut dinikmati dan tidak  harus berbagi tanggung jawab dengan Uni Eropa.

Pandangan pemimpin Pemerintah Inggris mengenai hubungan dengan Uni Eropa setelah pemilih Inggris memutuskan keluar dari persekutuan  ini bukan hal yang terlalu mendadak terbanding dengan semua pernyataan yang dikeluarkan PM Theresa May sejak dulu sampai sekarang ini. Negeri Inggris telah memilih keluar dari  Uni Eropa menurut cara keras karena sudah memperhitungkan jalan-jalan yang lain untuk perekonomian mendatang. PM Theresa May dalam pidatio-nya pada 17/1 menekankan bahwa negara Inggris akan tidak mengikuti satu model permufakatan yang sudah ada, melainkan akan mengusahakan satu permufakatan yang dinginkan Inggris dengan Uni Eropa. Kongkritnya yalah Inggris menghendaki akan mencapai satu permufakatan dagang yang komprehensif dengan Uni Eropa, di antaranya membolehkan Inggris dengan bebas mendekati pasar-pasar Eropa dan menghapuskan secara maksinal pagar rintangan komersial. Kepala Pemerintah Inggris menunjukkan  sikap kerasnya ketika menekankan “Lebih baik tidak menandatangani permufakatan manapun dari pada menandatangani satu permufakatan yang jelek”. Menurut dia, hal ini tidak berarti  bahwa Inggris ingin mengusahakan satu mekanisme anggota kerjasama atau anggota sebagian dari Uni Eropa, sebagai pengganti Inggris bisa menjadi satu mitra baru  dan setara dengan persekutuan ini. Politikus wanita  ini juga memperingatkan  kepada semua negara  anggota Uni Eropa supaya jangan mendorong satu permufakatan sanksi mengenai Brexit karena itu akan merupakan “tindakan yang merugikan diri sendiri”. PM Theresa May juga tidak lupa menyampaikan pesan kerjasama dengan negara-negara lain ketika berkomitmen menandatangani berbagai permufakatan baru dengan semua negara di dunia.

Jelaslah bahwa pernyataan PM Inggris, Theresa May menunjukkan pandangan keras Inggris yang tidak ingin mengusahakan satu permufakatan setengah-setengah dengan Uni Eropa. Semua masalah harus tuntas dan jelas. Untuk bisa menggelarkan haluan ini, PM Theresa May juga menyebutkan 12 target perudingan dengan 27 negara anggota Uni Eropa yang bersangkutan dengan Brexit, di antaranya menekankan bahwa negara Inggris akan tidak tetap berada  dalam Eurozone, setelah berpisah dengan Uni Eropa, tidak berada dalam Uni Tarif, namun akan berupaya mencapai satu permufakatan tarif baru untuk menciptakan syarat yang kondusif bagi semua aktivitas transaksi perdagangan melalui perbatasan, terus “memberikan sumbangan yang rasional” pada anggaran keuangan Uni Eropa, namun tidak “memberikan sumbangan besar”; mengontrol perbatasan dan mengontrol jumlah warga negara Uni Eopa yang masuk Inggris; terus melakukan kerjasama keamanan dengan Uni Eropa, bersamaan itu mempertahankan zona mobilitas bersama antara Inggris dengan Irlandia.

Meninggalkan Uni Eropa, tapi bukan meninggalkan Eropa

Meski menegaskan negeri Inggeris pada tahap mendatang akan mempunyai visi tujuan global, mengusahakan mitra-mitra di seluruh dunia, tapi pemimpin kabinet Inggeris itu tetap menyatakan bahwa negeri Inggeris meninggalkan Uni Eropa, tapi bukan meninggalkan Eropa. Eropa tetaplah sekutu yang penting, mitra dagangan  bagi Inggeris di kemudian hari. Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin kabinet Ingggeris telah memberikan satu panorama yang “lebih realis” dan lebih jelas  tentang  segala yang diperlukan oleh London dalam proses ini. Dia juga memberitahukan: 27 negara anggota lain dalam Uni Eropa akan bersatu padu dan siap mengadakan perundingan setelah Inggeris “mengaktifkan” Pasal 50 Traktat Lisabon, prosedur hukum untuk mengawali proses perundingan tentang keluarnya Inggeris dari Uni Eropa. Kanselir Jerman, Angela Merkel juga memberikan apresiasi tinggi terhadap pernyataan yang jelas dari Perdana Menteri Inggeris, Theresa May. Kanselir Jerman juga menambahkan bahwa para anggota Uni Eropa sisanya akan mengadakan perundingan-perundingan dengan London di atas semangat kerukunan.

 Ketika mengeluarkan pernyataan yang tegas tentang hubungan antara Inggeris dan Uni Eropa, di Gedung Lancaster di ibukota London,  tempat  dimana  wanita baja Margaret Thatcher pernah memuji pasar bersama Eropa, PM Theresa May berharap supaya generasi muda di kemudian hari ketika meninjau kembali akan melihat Pemerintah Inggeris telah melukiskan satu masa depan yang lebih cerah, membangun satu negeri Inggeris  yang lebih kuat.

 Namun, PM Therasa May sekarang harus mengatasi satu ujian lain ialah menunggu keputusan Mahkamah Agung Inggeris tentang apakah Pemerintah Inggeris memerlukan Parlemen untuk melakukan pemungutan suara  tentang persetujuan mengaktifkan Pasal 50 tentang keluarnya dari Uni Eropa.  Keputusan ini akan dikeluarkan pada bulan Januari ini. Sangat mungkin ialah para legislator akan tidak melakukan pemungutan suara yang bertentangan dengan hasil referendum. Hal itu berarti bahwa Pasal 50 akan diaktifkan sesuai dengan rencana semula yaitu pada akhir bulan Marat 2017.