(VOVworld) - Di depan Konferensi Nasional untuk menggelarkan pekerjaan membenahi dan memperbarui badan-badan usaha milik Negara tahap 2016-2020 yang diadakan pada Selasa sore (6 Desember) di kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc  menegaskan bahwa pembenahan dan peseronisasi badan-badan usaha milik Negara merupakan tugas politik yang penting  pada tahun 2017. Pada latar belakang  5 000 triliun dong Vietnam sedang berada dalam harta dan modal di badan-badan usaha milik Negara, maka soal memperhebat peseronisasi tidak hanya membantu badan-badan usaha mengubah cara pengurusan, melainkan juga membantu mengurangi utang publik, menciptakan perubahan bagi proses restrukturisasi perekonomian untuk tahap mendatang.

Setelah 15 tahun melakukan pembenahan kembali, jumlah badan usaha milik Negara telah turun secara drastis dari 5000 menjadi hanya tinggal 718 badan usaha terhitung sampai bulan Oktober tahun 2016. Dulu, badan-badan usaha milik Negara beraktivitas di 60 cabang dan bidang, maka sekarang  hanya  berfokus pada 19 cabang dan bidang, mayoritasnya punya skala menengah dan besar.  Meski jumlah  badan usaha milik Negara berkurang, tapi prosentase  peseronisasi  sangat rendah, ketika baru ada kira-kira 8%  jumlah modal  yang dipeseronisasi.

Pelajaran pengalaman yang bisa ditarik ialah perlu membenahi lagi dan melakukan peseronisasi terhadap badan-badan usaha milik Negara sesuai dengan peta jalan dan sesuai dengan cara mengerjakan mengubah pengurusan badan usaha, menciptakan syarat kepada badan-badan usaha swasta untuk berkembang bersama, turut mencegah dan memberantas korupsi.

Tiga tuntutan besar tentang restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara.

Kenyataan dalampenggelaran menunjukkan bahwa restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara pada waktu lalu dilakukan secara lambat karena alasan obyektif dan subyektif. Alasan obyektif ialah problematik tentang institussi  dan cara mengerjakan. Sedangkan alasan subyektif ialah kepentingan partial, proyek pembangunan yang lambat, pengesahan-nya juga lambat, koordinasi antar-kementerian, departemen dan instansi dalam melakukan peseronisasi, menyempurnakan institusi,  beberap kebijakan  belum  ketat dan belum cocok dan  belum tepat waktu. Satu alasan lagi ialah pola, organisasi, mekanisme melaksanakan fungsi kepemilikan Negara masih  terpencar.

Dalam menghadapi kenyataan tersebut,Vietnam menghadapi tiga tuntutan tetnang restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara  yang perlu dilaksanakan, PM Nguyen Xuan Phuc  menunjukkan: “Perlu menciptakan tenaga pendorong yang kuat dalam memperkuat peseronisasi dan menciptakan lingkungan persaingan yang  baik di pasar input dan output dalam aktivitas badan-badan usaha milik Negara. Sektor badan usaha milik Negara harus menjadi kecil, setiap badan usaha  milik Negara harus memberanikan diri, tapi hasil-guna harus lebih tinggi. Modal milik Negara harus dilestarikan, mengembangkan pengaruh yang lebih baik. Sekarang jumlah modal milik Negara menduduki  perbandingan tinggi, pada saat Vietnam masih mengalami kesulitan, kalau modal ini ditanam di sektor ini, maka utang publik dan utang yang bermasalah akan meningkat”.

PM Nguyen Xuan Phuc juga menegaskan: Dalam restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara  untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan, maka bidang apa yang dilakukan secara baik oleh sektor badan usaha swasta dan pasar, maka Negara  akan berangsur-angsur menarik diri. Namun,  Negara harus menguasai perbandingan yang lebih tinggi di bidang-bidang seperti pertahanan, listrik, pangan dan  perbankan.

Menggelarkan  tiga kelompok tugas.

Berdasarkan tiga tuntutan besar untuk  merestrukturisasi badan-badan usaha milik Negara, pada tahap 2016-2020, Pemerintah Vietnam menetapkan tiga kelompok tugas pokok. Yang pertama ialah menetapkan bidang mana Negara harus menguasainya  dan bidang  mana Negara harusmenarik diri. Menurut itu, bidang publik dan beberapa bidang yang tidak  adayang mau melakukan atau dimonopoli secara alami swasta, maka Negara menguasai dan memainkan peranan dominan. Terhadap Bidang-bidang sisanya, Negara perlu menarik diri menurut perbandingan yang cocok atau menarik  100%  agar pasar mengalokasi sumber daya secara lebih efektif.

Dalam peseronisasi, tujuan yang paling penting ialah harus menjamin  kepentingan maksimal  bagi Negara, artinya menjual sesuai dengan harga pasar pada saat penjualan. Deputi Menteri Keuangan Vietnam, Tran Van Hieu menegaskan: “Tujuan dalam kebijakan ialah melakukan peseronisasi yang sukses semaksimal mungkinmenurut prinsip pasar terbuka, transparan dan menjamin pengelolaan secara sebaik-baiknya, menghindari  keborosan  dengan laju paling cepat”.

Untuk melaksanakan tujuan ini, perlu mengundang  konsultasi internasional dan domestik  yang punya wibawa dan punya tarap untuk berpartisipasi pada proses ini. Badan-badan usaha, grup, perusahaan umum perlu membuat mekanisme terobosan dalam ketentuan menyewa konsultan,  menetapkan nilai badan usaha,  menangani utang, cara menawarkan menurut pengarahan memberikan kepentingan yang paling tinggi kepada Negara, termasuk brand.  Seiring dengan itu,  dalam proses  peseronisasi, harus memperkuat inspeksi, pemeriksaan, pengawasan dan auditing agar tidak  kehilangan modal  dari badan-badan usaha milik Negara.

Tentang tugas pengurusan pasca peseronisasi, Pemerintah meminta untuk melaksanakan secara serius rezim pengawasaan keuangan, memberikan penilaian tentang hasil-guna aktivitas dan  menterbukakan informasi keuangan, dengan gigih menangani badan-badan usaha yang melakukan bisnis dengan merugi, proyek-proyek investasi yang mencapai hasil-guna yang rendah menurut mekanisme  pasar,  memperkuat pengelolaan pengawasan secara ketat terhadap masalah meminjam dan menggunakan modal milik Negara, khususnya pinjaman modal asing, membatasi secara  maksimal jaminan Pemerintah  untuk pinjaman-pinjaman baru

Perihal Pemerintah  menetapkan  soal membenahi dan melakukan peseronisasi badan-badan usaha milik Negara sebagai tugas politik titik berat  pada tahun 2017 menunjukkan  tekat Pemerintah dalam menciptakan perubahan di bidang ini. Melalui itu, akan menciptakan terobosan, menyerap sumber daya  baik  dari dalam maupun dari  luar negeri pada proses pengurusan dan pengembangan badan-badan usaha, menciptakan fundasi pengembangan sosial-ekonomi, bersamaan itu menciptakan  perubahan bagi proses restrukturisasi perekonomian untuk tahap  mendatang.