(VOVworld) - Asia Timur Laut-kawasan yang memainkan peranan sebagai msin pendorong pertumbuhan ekopnomi global, sekaligus juga merupakan kawasan yang mengandung instabilitas-instabilitas bentrokan. Meninjau kembali pada tahun 2016, di Asia Timur Laut muncul gejolak ombak secata bertubi-tubi. Perdamaian, kestabilan, konfrontasi dan bentrokan merupakan ciri-ciri khusus yang menonjol dari Asia Timur Laut tahun 2016.
Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) melakukan uji coba nuklir, Amerika Serikat (AS) dan Republik Korea berencana menggelarkan sistem pertahanan regional jarak tinggi tahap terakhir (THAAD), gelanggang politik Republik Korea mengalami instabilitas, Jepang melakukan penyesuaian kuat terhadap tentara-nya. Semua perkembangan ini secara brtubi-tubi menjerumuskan Asia Timur Laut ke dalam ombak- ombak ketegangan dan konferontasi pada tahun 2016.
Semenanjung Korea dimisal-kan sebagai tong berisi mesiu
Titik panas di kawasan yang paling banyak disebutkan dalam tahun 2016 yalah semenanjung Korea. Untuk pertama kali-nya dalam waktu setahun, RDRK melakukan dua uji coba nuklir, 10 uji coba rudal dengan 24 buah peluru, dari jarak pendek sampai jarak menengah dan rudal dari kapal selam. Hal yang mencemaskan yalah semua uji coba ini dianggap mengalami kemajuan yang berarti dalam hal teknologi. Komunitas Internasional telah mengambil reaksi kuat terhadap semua uji coba nuklir yang dilakukan RDRK. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 30/11/2016 sepakat mengesahkan satu resolusi sanksi komprehensif terhadap RDRK. Resolusi sanksi kuat mengenakan bidang ekonomi, pada pokoknya bidang ekspor batu bara, salah satu sumber pendapatan valas paling besar dari Pyong Yang dengan target memangkas kira-kira 60 persen jumlah ekspor batu bara negara ini setiap tahun. Resolusi tersebut juga memasukkan lagi bermacam jenis mineral, misalnya perunggu, nikel, perak dan senga ke dalam daftar barang-barang yang dilarang diekspor oleh fihak RDRK, memperketat bidang-bidang seperti hasil perikanan dan keuangan negara ini. Diperkirakan, paket sanksi-sanksi baru akan membuat sumber valas RDRK setiap tahun kehilangan pendapatan 800 juta dolar AS.
Ketika menghadapi gerak-gerik RDRK, negara-negara seperti Republik Korea, AS dan Jepang tidak henti-hentinya memperkuat penggelaran, kehadiran militer dan memperluas skala latihan perang. Oleh karena itu, situasi di semenanjung Korea hampir-hampir seperti jatuh ke dalam “pusaran jelek”. Untuk pertama kalinya dengan dorongan oleh AS, Pemerintah pimpinan Presiden Republik Korea, Park Gerun-hye memutuskan penggelaran THAAD. Menurut para pakar, THAAD berpengaruh langsung terhadap situsi keamanan kawasan.
Selanjut-nya, semua uji coba nuklir Pyong Yang juga mendorong Republik Korea dan Jepang melakukan kerjasama intelijen. Dengan AS sebagai perantara, wakil fihak Pemerintah Republik Korea dan Jepang pada 23/11/2016 untuk pertama kalinya resmi menandatangani Perjanjian berbagi informasi intelijen militer. Setelah penandatanganan perjanjian ini, Republik Korea dan Jepang tanpa harus melewati AS bisa berbagi informasi intelijen militer yang sensitif. Penandatanganan perjanjian ini merupakan satu kemajuan besar di jalan mendorong pembangunan “persekutuan militer Asia Timur Laut”, akan berpengaruh secara mendalam terhadap posisi di kawasan, turut mengubah situasi geopolitik di Asia-pasifik pada masa depan.
Sengketa kedaulatan laut, pulau dan instabilitas politik di Republik Korea
Tahun 2016 menyaksikan tidak sedikit ketegangan antara Jepang dan Tiongkok dalam sengketa kedaulatan laut dan pulau di kepulauan Senkaku yang disebut Tiongkok sebagai Diao Ju di Laut Huatung. Pasukan Bela Diri pantai Jepang sudah berkali-kali memperingatkan kapal Tiongkok yang masuk wilayah laut yang diklaim Tokyo. Untuk bisa memperkokoh kekuatan di serentetan pulau yang memanjang sampai 1.400 Km ini, Jepang mempercepat dengan jelas semua rencana memperbarui perlengkapan militer dan meningkatkan anggaran keuangan pertahanan. Jepang mengesahkan anggaran keuangan pertahanan tahun fiskal 2017 dengan jumlah total dana sebanyak 5.17 triliun Yen, membawa anggaran keuangan pertahanan Jepang meningkat teus-menerus dalam waktu 5 tahun ini. Bersamaan dengan itu, Jepang juga resmi melaksanakan Undang-Undang (UU) mengenai Keamanan yang baru. Intisari dari UU mengenai Keamanan yang baru yalah menghapuskan larangan diri koleltif, menciptakan syarat bagi Pasukan Pembelaan Diri menggelarkan aksi-aksi militer di luar negeri.
Sementara itu, skandal “kroni melakuikan campur tangan politik” dari Presiden Republik Korea, Park Geun-hye telah menimbulkan “gempa bumi” di gelanggang politik Republik Korea dan berpengaruh terhadap situasi semua hubungan politik dan diplomatik di kawasan Asia Timur Laut. Semua partai di Republik Korea mulai melakukan persiapan bagi pemilihan lebih dini untuk jabatan Presiden. Direncanakan, instabilitas di gelanggang politik Republik Korea bisa berpengruh sepanjang tahun 2017. Di Jepang, kalau Shinzo Abe terpilih kembali dalam pemilihan Ketua Partai angkatan mendatang pada tahun 2018 dan Partai Liberal Demokrat (LDP) terus memegang kekuasaan, maka masa bakti Perdana Menteri dari Shinzo Abe akan diperpanjang sampai 2021. Hal ini berarti serentetan perombakan Undang-Undang Dasar, kebijakan pertahanan, keamanan dan diplomatik akan dijalankan.
Tahun 2017, situasi di Asia Timur Laut ini pasti masih terus penuh dengan gejolak mengalami dampak. Sulit bisa menetapkan apakah sanksi-sanksi serius yang dikenakan DK PBB bisa mencegah RDRK terus mengembanghkan nuklir dan rudal? Bagaimana pengarahan gelanggang politik Republik Korea dan prospek pemilihan Presiden di Republik Korea? Jepang akan membarui perlengkapan militer sampai tingkat mana? Situasi polit keamanan dan situasi hubungan Asia Timur Laut masih akan banyak masalah untuk dibahas pada mada mendatang.