(VOVworld) – Menurut agenda Persidangan ke-9, Majelis Nasional Vietnam, angkatan ke-13, Undang-Undang mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau akan dibahas dalam sesi-sesi perbahasan mendatang. Ini merupakan undang-undang baru, skala pengaturannya luas dan berasangkutan dengan banyak undang-undang lain. Ketika diesahkan, undang-undang ini akan menjadi instrumen penting, menciptakan payung hukum ketika diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan.
Sekarang ini, pekerjaan kontrol Kenegaraan tentang laut dan pulau ditugasi kepada banyak kementerian dan instansi, bersandarkan pada fungsi dan tugas setiap kantor, misalnya Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Kementerian Industri dan Perdagangan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata… Dengan demikian mudah menombulkan kesumpangsiuran dan kurang berhasil-guna. Ketika Undang-Undang tersebut diberlakukan, maka Kementerian Pertanian dan Penembangan Pedesaan tetap masih melakukan kontrol Kenegaraan tentang hasil perikanan, menurut Undang-Undang mengenai Hasil Perikanan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata tetap masih melakukan kontrol Kenegaraan tentang wisata bahari, menurut Undang-Undang mengenai Pariwisata; Kementerian Industri dan Perdagangan tetap melakukan kontrol Kenegaraan tentang pelabuhan laut dan jasa maritim, menurut Undang-Undang mengenai Maritim. Hanya Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang tidak langsung melakukan pengontrolan negara di setiap bidang seperti di atas, akan tetapi akan menjadi badan pengelolaan terpadu dan tunggal tentang laut dan pulau. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan menjadi badan simbul, melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan instansi untuk melakukan kontrol Kenegaraan tentang laut dan pulau.
Undang-Undang mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau turut mengembangkan ekonomi kelautan
Vietnam mempunyai keunggulan untuk mengembangkan ekonomi kelautan dengan garis pantai yang panjangnya lebih dari 3.260 Km, zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen seluas lebih dari 1 juta kilometer persergi, lebih besar tiga kali lipat terbanding dengan luasnya daratan dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pekerjaan kontrol Kenegaraan tentang pengembangan ekonomi kelautan selalu menjadi tugas titik berat Vietnam dalam usaha pembangunan dan pembelaan Tanah Air.
Pada tahun- tahun belakangan ini, ekonomi kelautan memainkan peranan amat penting dalam perkembangan ekonomi Tanah Air. Ekonomi kelautan memberikan kira-kira 50 persen total GDP. Pada waktu mendatang, ekonomi kelautan diduga akan memberikan sumbangan yang lebih banyak lagi kepada perekonomian Tanah Air. Untuk bisa mengembangkan ekonomi kelautan yang berkesinambungan, Ibu Bui Thi An, Anggota Majelis Nasional Vietnam dari kota Hanoi mengatakan: “Menurut saya, harus menilai kembali potensi ekonomi kelautan, total deposit sumber daya laut. Harus menilai deposit sumber daya dari semua ragam, misalnya hasil perikanan, mineral dan permigasan untuk menyusun rencana membuat perancangan tentang sumber daya laut. Dari perancangan itu, baru bisa mengatur tingkat pengelolaan dan melakukan eksploitasi sumber daya laut secara berhasil-guna”.
Dengan pedoman “tidak mengubah undang-undang spesialis, tidak melakukan persimpangsiuran dengan undang-undang spesialis”, Undang-Undang mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau tidak menetapkan pengelolaan, eksploitasi dan penggunaan satu jenis sumber daya alam kongkrit sesuai dengan ketentuan, tapi halnya menetapkan mekanisme-mekanisme instrumen koordinasi dan kombinasi antarinstansi dan berbagai tingkat pemerintahan untuk menjamin sumber daya laut dan pulau dimanfaatkan dan digunakan secara berkesinambungan, kepentingan antara berbagai fihak yang bersangkutan bisa diharmoniskan dan lingkungan laut bisa terjaga.
Undang-Undang ini terkait dengan pembelaan kedaulatan laut dan pulau dari Tanah Air.
Laut dan pulau Vietnam tidak hanya mengandung potensi ekonomi besar dan pintu gerbang untuk memperluas hubungan pertukaran dagang dengan dunia internasional, melainkan juga memainkan peranan penting untuk menjamin keamanan dan pertahanan, bersamaan itu merupakan kawasan strategis dan amat penting dalam usaha membangun dan membela Tanah Air. Laut dan pulau Vietnam merupakan satu bagian wilayah yang suci dan tak terpisahkan dari Tanah Air. Membela secara mantap kedaulatan laut dan pulau Vietnam merupakan tanggung jawab dari semua warga negara Vietnam terhadap sejarah bangsa Vietnam. Duong Trung Quoc, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Dong Nai memberitahukan: “Saya sangat menyambut baik penyusunan satu undang-undang tersendiri tentang sumber daya alam dan lingkungan laut dan pulau. Saya ingin menekankan bahwa selain masalah sumber daya alam, undang-undang ini mempunyai makna yang vital bagi bangsa Vietnam. Undang-undang ini akan memberikan keunggulan kepada kita baik dalam proses pengembangan dan pembangunan Tanah Air, dalam hubungan dengan negara-negara lain maupun dalam pelaksanaan komitmen-komitmen Vietnam dengan martabat sebagai satu negara maritim yang bertanggung jawab”.
Semua ketentuan dari Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau memusatkan penyusunan perancangan induk, memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan laut dan pulau, melakukan pembagian tugas dan pembagian tingkat kontrol kenegaraan tentang sumber daya alam dan lingkungan laut dan pulau, membela pusaka budaya yang bersangkutan dengan laut. Undang-undang ini tidak hanya melakukan penelitian, mewarisi berbagai undang-undang spesialis yang telah diberlakukan, melainkan juga mengkristalisasi, menghimpun, mengkonektivitaskan berbagai undang-undang spesialis menjadi satu “sistim perundang - undangan” nasional tentang laut dan pulau. Undang-undang ini juga menuju ke payung hukum bagi satu metode pengelolaan baru tentang eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan laut dan pulau secara efektif menurut metode kontrol kenegaraan yang terpadu dan satu, menjamin kesatuan dari sistim perundang-undangan dansesuai dengan konvensi internasional dimana Vietnam merupakan anggotanya./.