(VOVworld) – Uni Eropa, Selasa (28/6) di Brussels, ibukota Belgia, mengadakan sidang pleno khusus untuk mengesahkan satu resolusi tentang prosedur-prosedur keluarnya Inggeris dari Uni Eropa (Brexit). Diadakan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa, sidang pleno darurat ini bertujuan secara terfokus menetapkan langkah-langkah yang perlu berikutnya dari Uni Eropa, untuk menjamin agar blok ini tidak mengalami krisis. 

Keputusan “keluar” dari warga Inggeris pada 23/6 ini bisa dianggap sebagai titik balik bersejarah dari benua ini. Keluarnya Inggeris, satu anggota yang penting dalam Uni Eropa, telah dan sedang mengajukan tantangan-tantangan yang amat besar bagi blok tersebut, mengancam secara serius upaya-upaya integrasi berikutnya.


Pasca Brexit yang mengalami banyak kesulitan

Konferensi tingkat tinggi Uni Eropa berlangsung dari 28-29/6 dianggap sebagai salah satu diantara konferensi-konferensi yang “paling pahit” dalam sejarah karena pada konferensi ini, para pemimpin Uni Eropa membahas Brexit dan proses Inggeris melakukan prosedur untuk keluar dari blok ini. Menurut rencana, proses ini akan memakan waktu 2 tahun baru selesai di atas dasar satu pasal dalam Traktat Lisabon tentang Uni Eropa. Akan tetapi, menurut para pengamat, proses ini sedang menghadapi seribu satu kesulitan. Kekisruhan muncul di sekitar pasal ini karena selama ini, Uni Eropa belum pernah menghadapi satu skenario “bercerai” seperti sekarang, maka sulit menghindari kebingungan. Tambahan lagi, Perdana Menteri (PM) Inggeris, David Cameron, orang yang menyatakan akan mengundurkan diri, memberitahukan tidak melaksanakan langkah resmi keluarnya Inggeris dari Uni Eropa dan pekerjaan ini akan dilakukan oleh penerusnya. Referendum baru-baru ini tidak mengikat secara hukum, jadi beberapa politisi sedang meminta kepada Parlemen Inggeris supaya memberikan suara sebelum resmi mulai menggelarkan Brexit. Pemerintah Skotlandia memberitahukan mungkin akan memberikan suara memveto Brexit. Menurut permufakatan antara Inggeris dengan Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, Undang-Undang yang diberlakukan London untuk mengesahkan keputusan keluar dari Uni Eropa harus mendapat kesepakatan dari 3 badan legislatif dari ketiga daerah tersebut. Sementara itu, kalangan pimpinan Uni Eropa menginginkan supaya Brexit berlangsung secepatnya untuk membatasi akibat-akibat yang ditimbulkan Brexit. Oleh karena itu, pusat dari kecemasan sekarang ialah perdebatan antara London dengan negara-negara anggota lain dalam blok tersebut tentang waktu dan cara bagaimana Inggeris keluar Uni Eropa.


Dampak-dampak negatif dari Brexit

Brexit segera menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap ekonomi dan politik Inggeris dan Uni Eropa. Pertama-tama, secara umum, ketika keluar dari Uni Eropa, skala perekonomian Inggeris akan turun dari 3,8-7,5%. Tidak hanya dampak di segi ekonomi saja, Brexit juga menimbulkan dampak politik yang jelas. Masalah pengunduran diri dari PM Inggeris David Cameron bisa menjadi titik awal bagi satu krisis dalam Partai Konservatif yang berkuasa serta dalam sistim perpolitikan Inggeris. Banyak pendapat juga mencemaskan Brexit akan menyulut sumbu dalam satu kemerosotan atau krisis ekonomi yang menyertainya. Bagi Uni Eropa, pada latar belakang Eropa terus menghadapi krisis-krisis ekonomi – keuangan dan masalah-maslaah yang menimbulkan kegusaran lain seperti kaum migran dan terorisme, Brexit membuat skeptisisme Eropa tambah meningkat. Di segi ekonomi, Uni Eropa harus menanggung beban-beban yang tidak kecil. Mengenai masalah anggaran keuangan, 27 negara lain dalam Uni Eropa akan harus melengkapi bagian anggaran Uni Eropa yang berkurang setelah Inggeris keluar dari blok ini. Mengenai masalah perdagangan, negara-negara sisanya dalam Uni Eropa sekarang punya surplus perdagangan barang dagangan mencapai sebanyak kira-kira 100 miliar Euro dengan Inggeris. Menurut para ekonom, Brexit akan menciptakan pagar-pagar perdagangan antara London dan Uni Eropa, bersamaan itu membuat pertumbuhan ekonomi Inggeris turun dan mata uang poundsterling Inggeris kehilangan nilainya, dari situ berpengaruh secara negatif terhadap aktivitas ekspor Uni Eropa ke “bumi berembun ini”.


Bahu-membahu setelah gempa bumi terjadi

Kestabilan sekarang merupakan hal yang perlu bagi ke27 negara anggota Uni Eropa serta Kerajaan Inggeris. Oleh karena itu, tugas mendesak sekarang ialah bagaimana bisa mempertahankan struktur bagi masa depan blok ini, melindungi Eurozone, mencegah dampak-dampak yang sedang terjadi terhadap mata uang Poundsterling dan pasar-pasar keuangan. Oleh karena itu, berbagai aktivitas diplomatik ulang alik dari para pemimpin Uni Eropa sedang berlangsung secara tidak henti-hentinya belakangan ini.

Dalam pembicaraan telepon pada Minggu (26/6), Presiden Perancis, Francois Hollande dan Kanselir Jerman, Angela Merkel telah sama-sama sepakat menyepakati cara menangani situasi-situasi setelah referendum di Inggeris pada 23/6. Dua pihak menegaskan perlunya bertindak bersama untuk mencegah kehilangan dalam Uni Eropa. Jerman dan Perancis sekarang telah menyelesaikan penyusunan dokumen setebal 10 halaman yang bersangkutan dengan 3 bidang utama yaitu keamanan, kaum migran dan pengungsian, lapangan kerja dan pertumbuhan, untuk bisa dibahas oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Kemudian disusul, satu pertemuan trilateral antara Kanselir Jerman, Presiden Perancis dan PM Italia telah diadakan di Berlin, ibukota Jerman. Pada pertemuan ini, tiga pemimpin sekali lagi menekankan arti pentingnya cepat mengusahakan solusi mencegah efek Brexit dalam blok ini. Brexit tampaknya tidak hanya berhenti dalam wilayah Eropa saja.

Sudah pasti pada hari-hari yang akan datang, masalah Brexit akan dibahas lebih banyak lagi. Apakah dengan keluarnya Inggeris, ketenteraman bisa tetap ada di Eropa? Jawabannya sedang dicari oleh para pemimpin Uni Eropa sendiri. Semua orang sedang berharap supaya pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa kali ini, Uni Eropa akan sepakat meletakkan langkah-langkah pertama pasca Brexit, menjaga agar bahtera Eropa tidak berbelok arahnya.