(VOVworld) – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Asosiasi yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri baru saja mendapat sumbangan pendapat dari Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam untuk terus disempurnakan kemudian disampaikan dan diminta pendapat dalam persidangan MN mendatang. Penyusunan dan penyempurnaan RUU tersebut merupakan manifestasi yang positif dari proses pendemokrasian masyarakat dan menegaskan keberdaulatan rakyat terhadap semua aktivitas Tanah Air.
Menteri Dalam Negeri Nguyen Thai Binh menyampaikan RUU tersebut
(Foto: VNA)
Kebebasan dalam membentuk asosiasi merupakan salah satu diantara hak-hak fundamental dari warga yang diakui dan dihormati Negara Vietnam dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang. Hak ini telah dan sedang dijamin dan dikembangkan pada praktek di Vietnam.
Kenyataan yang hidup-hidup tentang aktivitas asosiasi
Pada kenyataannya, di Vietnam sudah ada sangat banyak asosiasi dan kelompok sipil yang sedang beraktivitas. Menurut statistik dari Kementerian Dalam Negeri Vietnam, terhitung sampai Desember 2014, di seluruh Vietnam ada 52.565 asosiasi, diantaranya ada 483 asosiasi yang beraktivitas pada skala nasional dan 52.082 asosiasi lain yang beraktivitas pada skala daerah. Beberapa asosiasi ditetapkan sebagai organisasi sosial-politik, organisasi politik-sosial-profesi. Sedangkan asosiasi-asosiasi yang lain ditetapkan sebagai organisasi sosial-profesi, organisasi sosial-kemanusiaan yang beraktivitas menurut prinsip sukarela dan menjamin biaya aktivitas sendiri. Ada 31 organisasi asosiasi yang mendapat biaya dari Negara untuk beraktivitas karena asosiasi-asosiasi tersebut beraktivitas di bidang-bidang dimana negara bertanggung jawab melaksanakan atau merangsang pelaksanaannya untuk mendorong kesusastraan Tanah Air, mengembangkan kesejahteraan sosial. Berbagai asosiasi, organisasi asosiasi, khususnya asosiasi-asosiasi ekonomi yang memberikan banyak sumbangan kepada proses pembangunan dan pengembangan Tanah Air, memanifestasikan peranan sebagai jembatan penghubung antara para anggotanya dengan Pemerintah; membantu anggota asosiasi dalam aktivitas produksi dan bisnis, meningkatkan daya saing serta menangani sengketa-sengketa perdagangan, memberikan informasi konsultasi tentang produksi dan pasar, dll. Semua asosiasi juga memainkan peranan yang semakin aktif dalam memberikan pertimbangan dan kritik sosial terhadap berbagai haluan dan garis politik Partai Komunis, kebijakan dan UU Negara, berbagai program dan proyek pengembangan sosial-ekonomi dari Pemerintah dan daerah.
Hak kebebasan dalam membentuk Asosiasi selalu dihormati
Kalau di Vietnam ada sejumlah besar asosiasi, organisasi asosiasi, dll karena Negara telah berusaha menjamin dan mengembangkan semaksimal mungkin semua hak dan kepentingan yang sah dari warganya, diantaranya ada hak kebebasan membentuk asosiasi, salah satu diantara hak-hak fundamental dari warga negara Vietnam yang telah dicantumkan dan telah menjelujuri semua UUD Vietnam dari dulu hingga sekarang. Kongkritnya, pasal 10 UUD tahun 1946 menyatakan: “Warga negara Vietnam punya hak kebebasan berbicara, bebas menerbitkan, bebas mengorganisasi dan melakukan pertemuan, bebas berkepercayaan, bebas bermukim dan bebas bepergian di dalam dan luar negeri”.
Pasal 25 UUD tahun 1959 menyatakan: “Warga negara Republik Demokrasi Vietnam punya hak kebebasan berbicara, hak kebebasan pers, hak mengadakan pertemuan, hak membentuk asosiasi dan hak melakukan demonstrasi. Negara menjamin semua syarat materiil yang perlu bagi warga negara untuk dapat menikmati hak-hak tersebut”.
Pasal 67 UUD tahun 1980 menulis: “Warga negara punya hak-hak seperti hak kebebasan berbicara, hak kebebasan pers, hak kebebasan mengadakan rapat, hak bebas membentuk asosiasi, hak bebas melakukan demonstrasi sesuai dengan kepentingan sosialisme dan rakyat”.
Pasal 69 UUD tahun 1992 menentukan: “Warga negara punya hak bebas berbicara, hak kebebasan pers, hak mendapat informasi, hak kebebasan mengadakan rapat, hak membentuk asosiasi dan melakukan demonstrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.
Pasal 25 UUD tahun 2013 menegaskan: “Warga negara punya hak bebas berbicara, hak kebebasan pers, mendekati informasi, mengadakan rapat, membentuk asosiasi dan melakukan demonstrasi”.
Tidak hanya begitu, Negara Vietnam juga menjamin dan membela semua hak kebebasan dalam membentuk asosiasi sesuai dengan pasal 22 Konvensi Internasional tentang hak-hak politik dan sipil tahun 1966 dimana Vietnam, diantaranya menyatakan: “Siapa saja punya hak membentuk asosiasi, termasuk pula hak membentuk dan masuk serikat sekerja untuk membela hak dan kepentingannya”.
Menyusun UU untuk melaksanakan secara lebih baik lagi hak membentuk Asosiasi
Akan tetapi, pasal 22 Konvensi Internasional tentang hak-hak politik dan sipil tahun 1966 yang telah ditanda-tangani oleh Vietnam telah menunjukkan: “Pelaksanaan hak ini (hak membentuk asosiasi) hanya bisa dibatasi oleh Undang-Undang, karena semua kebutuhan yang perlu dalam satu sosial demokratis untuk membela keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban publik, kesehatan publik, prinsip moral atau hak-hak kebebasan milik orang lain, dll”. Justru oleh karena itu, tidak bisa sembarangan membentuk asosiasi jika hal ini merugikan kepentingan nasional dan hak kebebasan orang lain. UUD dan UU Vietnam selalu menghormati hak membentuk asosiasi sendiri dan tiada orang yang dibatasi jika asosiasi-asosiasi tersebut benar-benar beraktivitas demi manusia dan demi kepentingan rakyat. Akan tetapi, pembentukan organisasi-organisasi independen kemudian untuk menjadi pihak oposisi terhadap semua organisasi dalam sistim politik Vietnam bertentangan dengan kepentingan rakyat, melanggar UU Vietnam dan hukum internasional. Keputusan MN angkatan ke-13 tentang penyusunan UU tentang Asosiasi bertujuan menjamin dan membela secara lebih baik lagi hak membentuk asosiasi, hak ikut asosiasi dari warga negara, bersamaan itu memenuhi semangat menjamin hak manusia, hak kebebasan membentuk asosiasi dari UUD tahun 2013 dan Konvensi Internasional tentang hak politik dan sipil dimana Vietnam sudah berpartisipasi.