(VOVworld) – Pada Kamis sore (5 November) menurut WIB, naskah Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) dalam bahasa Inggeris secara serempak diumumkan oleh 12 negara anggotanya, diantaranya ada Vietnam. Menurut kebiasaan perundingan perdagangan internasional, satu perjanjian hanya diumumkan setelah para pihak peserta perundingan menyelesaikan prosedur pemeriksaan hukumnya. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sangat besar dari warga dan badan usaha, negara-negara peserta TPP telah memutuskan mengumumkan naskah tersebut, walaupun prosedur pemeriksaan sifat hukumnya belum selesai. Naskah perjanjian terakhir mungkin akan mengalami sedikit perubahan, tapi pada pokoknya hanya merupakan penyesuaian secara teknis saja, tidak berpengaruh terhadap isi komitmen.

Pengumuman naskah perjanjian ini dilakukan tepat sebulan setelah proses perundingan berakhir. Naskah ini mengandung secara lengkap informasi terinci tentang semua komitmen dan pasal yang diterapkan bagi semua negara anggota. Setelah pengumuman naskah tersebut, setiap negara akan menyediakan waktu tertentu kepada rakyat untuk mempelajari perjanjian ini sebelum ditanda-tangani, kira-kira berlangsung dari 60 sampai 90 hari. Setelah itu, negara-negara TPP akan melakukan penanda-tanganan resmi. Setelah resmi ditanda-tangani, negara-negara TPP akan menjalankan prosedur ratifikasi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang masing-masing negara.

Perundingan TPP resmi selesai pada 5 Oktober 2015 dan dianggap sebagai perjanjian perdagangan abad, bersejarah dan paling besar dalam waktu 20 tahun ini. TPP menyerap partisipasi dari 12 negara antara lain ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam. Negara-negara ini juga berharap supaya permufakatan tersebut akan membantu meningkatkan taraf kehidupan warga, mengurangi kemiskinan, merangsang transparansi, hasil-guna pengelolaan serta memperbaiki pembelaan kaum pekerja dan lingkungan hidup. Perjanjian ini dianggap sebagai langkah yang penting untuk mendekati target mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia – Pasifik.