ARF 26: Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh meminta supaya menjunjung tinggi penghormatan hukum internasional

(VOVWORLD) - Ketika berbicara di depan di Forum Regional ASEAN ke-26 (ARF-26), Deputi Perdana Menteri (PM) , Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh menilai tinggi pernanan dan nilai ARF dalam memperkuat dialog dan kerjasama tentang masalah-masalah politik-keamanan yang menjadi minat bersama, serta mendorong kerjasama   dalam menghadapi tantangan-tantangan bersama di kawasan. 
ARF 26: Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh meminta supaya menjunjung tinggi penghormatan hukum internasional - ảnh 1Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh di konferensi tersebut (Foto: VNA) 

Guna memperkuat kemampuan menghadapi lingkungan keamanan yang sedang berubah secara cepat, Deputi PM Pham Binh Minh meminta supaya merekomendasikan penyusunan visi perkembangan baru untuk ARF yang seiring dengan usaha memperbaiki cara aktivivtas forum, menganggap ini sebagai hasil-hasil penting yang perlu dicapai pada tahun 2020.

Ketika berbagi makna penting dari perdamaian, kestabilan dan supremasi hukum di kawasan dan di dunia, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh menyambut baik semua perkembangan yang menggembirakan selama ini di Semenanjung Korea, di antaranya ada pertemuan-pertemuan puncak antara pemimpin Amerika Serikat dan Republik Demokrasi Rakyat Korea, menginginkan agar semua pihak mempertahankan prospek ini, terus melakukan dialog untuk menangani perbedaan-perbedaan pendapat.

Tentang situasi di Laut Timur, ketika mencatat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai dalam perundingan tentang COC, Deputi PM Pham Binh Minh menganggap bahwa masih ada kecemasan-kecemasan yang mendalam tentang perkembangan-perkembangan di Laut Timur, khususnya tindakan sepihak dan insiden serius yang sedang berlangsung di lapangan, khususnya tindakan-tindakan yang melanggar secara serius hak kedaulatan dan hak yurisdiksi dari negara-negara pantai. Menurut itu, dia meminta kepada semua negara supaya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, di antaranya ada hak dan kepentingan negara-negara pantai menurut UNCLOS 1982, melaksanakan DOC  secara lengkap dan efektif dan mempertahankan lingkungan yang kondusif untuk membantu proses perundingan untuk bisa mencapai kode etik yang berdaya-guna dan substantif.

Berita Terkait

Komentar

Yang lain