Presiden AS, Donald Trump dan Pemimpin RDRK. (Foto: internet)

Ketika menjawab interviu kepada Kantor Berita Yonhap dari Republik Korea, Senin (16/10), Jurubicara Kementerian Luar negeri (Kemlu), Heather Nauert menganggap bahwa RDRK tidak ingin melakukan perundingan ketika negara ini terus melakukan peluncuran- peluncuran rudal balistik dan uji coba senjata nuklir. Inu Heather Nauert menegaskan bahwa melalui “operasi memberikan tekanan damai”, AS akan terus menimbulkan tekanan dan mengenakan sanksi-sanksi terhadap RDRK untuk bisa membawa negara ini kembali ke meja perundingan.

Pernyataan dari pejabat diplomatik AS dikeluarkan setelah Wakil Duta Besar RDRK di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kim In-ryong sebelum-nya pada hari yang sama  menyatakan bahwa negara ini akan tidak pernah melakukan perundingan tentang perlucutan senjata nuklir kalau AS tidak membalikkan politik “permusuhan” terhadap Pyong Yang.

Pada hari yang sama, pada putaran persidangan ke-2 Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi yang diselenggarakan di Washington D.C (AS), Deputi Perdana Menteri Jepang, Taro Aso dan wakil Presiden AS, Mike Pence mengutuk program nuklir dan rudal yang dimiliki RDRK, menganggap bahwa program ini sedang menimbulkan satu ancaman serius yang belum pernah ada terhadap keamanan kawasan Asia dan Dunia.