DK PBB berbeda pendapat dalam cara memecahkan masalah RDRK
(VOVWORLD) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Rabu (05/07), telah mengadakan sidang darurat tentang masalah Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), di antaranya negara-negara Anggota Tetap-nya telah memanifestasikan pandangan yang bertengtangan tentang cara menghadapi program pengembangan rudal dan nuklir yang dilakukan oleh Pyong Yang.
Para Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS), Inggris dan Perancis berseru kepada DK PBB supaya mengesahkan satu resolusi baru yang bersifat mengikat untuk memperketat sanksi-sanksi terhadap RDRK, sementara itu, para wakil dari Rusia dan Tiongkok menentang penguatan blokade ekonomi terhadap Pyong Yang.
 Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley (Foto: Kantor Berita Vietnam) |
Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley menyetakan bahwa tindakan-tindakan yang menghasut destabilitas yang dilakukan oleh RDRK sedang membuyarkan harapan tentang satu solusi diplomatik dan bisa memaksa AS harus menggunakan tindakan militer. Dia menekankan bahwa uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Pyong Yang pada tanggal 4/7 jelaslah merupakan tindakan eskalasi militer, bersamaan itu memperingatkan bahwa Washington bersedia menggunakan semua langkah, termasuk kekuatan militer kalau perlu untuk membela diri AS dan para sekutu-nya.
Sementara itu, Wakil Dubes Rusia di PBB, Pyotr Ilyichev menyatakan bahwa perlu mengecualikan kemungkinan menggunakan semua langkah militer untuk memecahkan masalah RDRK. Dia menyatakan bahwa semua negara harus mengakui bahwa sanksi akan tidak memecahkan masalah, bersamaan itu menegaskan bahwa upaya-upaya untuk melakukan blokade ekonomi terhadap RDRK adalah “tidak bisa diterima”. Menurut dia, Rusia sedang mengusahakan langkah yang cepat memulihkan proses dialog untuk memecahkan semua perselisihan di semenanjung Korea.