Kantor Kepresidenan Vietnam mengumumkan 12 UU yang telah diesahkan oleh MN Vietnam

(VOVWORLD) - Kantor Kepresidenan Vietnam, pada Rabu pagi (12/07), di kota Hanoi, telah mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan 12 Undang-Undang (UU) yang sudah diesahkan di persidangan ke-3, Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan XIV yaitu: UU Bantuan kepada Badan Usaha Kecil dan Menengah, UU Manajemen Perdagangan Luar Negeri, UU Perkeretaapian, UU Alih Teknologi, UU Pariwisata dan UU Sumber Daya Air, UU mengenai tanggung jawab ganti rugi dari negar, UU mengenai revisi dan penambahan beberapa pasal dari  UU Hukum Pidana, UU Bantuan Hukum, UU Pasukan Pengawal, RUU mengenai pengelolaan, penggunaan senjata, bahan ledak dan alat-alat penunjangnya dan UU pengelolaan dan penggunaan harta benda Negara.

Pada jumpa pers tersebut, Wakil dari kementerian-kementerian yang bersangkutan dalam Badan Penyusun telah menyampaikan isi-isi yang paling utama sekitar UU yang baru saja diumumkan.

Kantor Kepresidenan Vietnam mengumumkan 12 UU yang telah diesahkan oleh MN Vietnam - ảnh 1 Panorama sidang tersebut (Foto: Nguyen Hoang/VGP)

Di antaranya, hal yang pantas mendapat perhatian dari UU Bantuan kepada Badan Usaha Kecil dan Menengah (yang menjadi efektif dari tanggal 01/01/2018) menentukan jelas kriterium-kriterium untuk menetapkan badan usaha kecil dan menengah. UU ini juga menentukan pemberian bantuan kepada badan usaha kecil dan menengah dalam mendekati perkreditan, bantuan pajak, akuntansi, bantuan lahan produksi, bantuan memperluas pasar dan lain-lain. Terhadap UU Sumber Daya Air, (yang menjadi efektif dari tanggal 1/7/2018), hal yang baru dari UU ini ialah pindah dari “pungutan sumber daya air” ke “harga produk dan jasa sumber daya air”, menuju ke suplai jasa sumber daya air yang lebih baik. UU Alih Teknologi ada hal yang baru ialah menambahkan satu bab yang menentukan pekerjaan verifikasi teknologi proyek investasi untuk mencegah dan menghapuskan teknologi dan peralatan terbelakang yang dialih kepada Vietnam, menentukan pekerjaan memeriksa dan mengawasi teknologi dalam proyek-proyek investasi dan alih teknologi, tanggung jawab badan manajemen Negara yang berwewenang dalam memeriksa dan mengawasi penerapan  dan alih teknologi dalam proyek investasi. UU ini menjadi efektif dari tanggal 01/07/2018.

Hal utama yang pantas mendapat perhatian dari UU mengenai revisi dan penambahan beberapa pasal UU Hukum Pidana (yang menjadi efektif pada tanggal 1/1/2018) yang bersangkutan dengan warga yang belum dewasa yang melanggar kejahatan.  UU Pengelolaan harta benda Negara (yang menjadi efektif pada tanggal 1/1/2018) menambahkan ketentukan pengawasan dari masyarakat terhadap pekerjaan mengelola dan menggunakan harta benda Negara untuk menjamin pengelolaan dan penggunaan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan, hemat, efektif, terbuka dan transparans

Komentar

Yang lain