(VOVworld) - Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, di depan persidangan ke-8, pada Senin pagi (20 Maret), di kota Hanoi, telah memberikan pendapat kepada Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pengelolaan Utang Publik (amandemen). Para anggota MN menyetujui  isi RUU ini kerena telah memanifestasikan secara umum masalah-masalah yang bersangkutan dengan utang publik, ketentuan-ketentuan sesuai dengan kebiasaan internasional secara mendasar. 


Ketika memberikan penjelasan di depan persidangan ini, Menteri Keuangan Vietnam,  Dinh Tien Dung mengatakan bahwa  sebab-musabab  yang mengakibatkan utang publik meningkat secara drastis pada waktu lalu  pertama-tama  ialah  karena tata laksana dan pengaruh ekonomi dunia. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi melambat, maka belanja untuk jaring pengaman sosial, penanaman investasi bagi infrastuktur  perhubungan  tetap meningkat.  Sedangkan  tentang masalah  utang  dari badan usaha milik Negara, Menteri Dinh Tien Dung menegaskan tidak mengubah utang milik badan usaha menjadi utang  Negara. Pada kenyataannya, banyak negara  lain tidak menghitung utang  badan-badan usaha milik Negara  pada utang publik, termasuk negara-negara maju, negara-negara Uni Eropa  dan  hampir semua negara ASEAN.