Rancangan Resolusi yang menjelaskan beberapa pasal dari UU mengenai Perancangan ini di antaranyaada 2 pasal, satu pasal menjelaskan beberapa ketentuan dalam UU mengenai Perancangan, satu pasal menjelaskan efektivitas pelaksanaan Resolusi ini.

Persidangan ke-36, Komite Tetap MN Vietnam angkatan XIV  (Foto: VGP / Le Son)

Pada persidangan ini, meskipun menyetujui perlunya memberlakukan resolusi, tapi Kepala Komisi Ekonomi MN, Vu Hong Thanh menganggap bahwa penjelasan Undang-Undang harus menjamin prinsip dan wewenang membuat keputusan. Pemerintah harus melaporkan kepada MN untuk mempelajari dan memberlakukan Resolusi khas yang membolehkan penyesuaian perancangan-perancangan yang terintegrasi dari beberapa instansi dan bidang konkret dari sekarang sampai tahun 2020 dan harus menjamin kesatuan, tidak bertentangan dengan UU mengenai Perancangan. Tentang masalah ini, Ketua MN Ibu Nguyen Thi Kim Ngan meminta:

“Dalam proses pelaksanaan, semua perancangan sudah diesahkan sebelum UU mengenai perancangan baru menjadi efektif. Menurut UU mengenai Perancangan baru, semua perancangan harus diintegrasikan pada perancangan tingkat nasional, kawasan dan provinsi. Tapi perancangan tingkat negara, kawasan dan provinsi belum diesahkan, maka Pemerintah bisa memimpin penyesuaian isi perancangan-perancangan lama, sesuai dengan UU lama. Karena perancangan umum baru yang belum diesahkan akan disesuaikan”.

Pada sore harinya, Komite Tetap MN mengawasi tema: “Pelaksanaan kebijakan dan hukum tentang pengelolaan dan penggunaan dana-dana keuangan negara di luar APBN tahap 2013-2018”.