(VOVWORLD) - Badan pengarahan pusat urusan pelaksanan Status Demokrasi di basis, pada Senin pagi (16 Juli), di Kota Ha Noi, telah mengadakan Konferensi Nasional tentang usaha terus memperhebat pembangunan dan pelaksanaan Status Demokrasi di basis.
 Panorama konferensi tersebut. (Foto: vov) |
Pada konferensi ini, para peserta konferensi ini mengadakan perbahasan tematik yang isi-nya berfokus pada beberapa isi seperti pekerjaan menginstitusikan haluan dan pandangan Partai Komunis yang tercantum dalam Instruksi 30 dan Kesimpulan nomor 120 Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (KS PKV); Hasil dan solusi meningkatkan hasil pekerjaan menerima warga negara, memecahkan pengaduan dan gugatan yang diberikan oleh warga negara; Mengembangkan peranan dari organisasi-organisasi sosial-politik, berbagi pengalaman dari semua daerah dalam proses melaksanakan status demokrasi di basis.
Ketika memberikan bimbingan di depan konferensi ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV, Nguyen Phu Trong menegaskan: Selama beberapa tahun belakangan ini, pelaksanaan Status Demokrasi di basis telah mengalami banyak perubahan positif. Pelaksanaan Status Demokrasi di basis telah turut mengembangkan potensi, kreativitas dari rakyat dalam ikut membahas urusan daerah dan Tanah Air. Ketika berbicara di depan event ini, Sekjen Nguyen Phu Trong mengatakan:
“Status Demokrasi dan pengembangan demokrasi harus dilaksanakan secara permanen dan terus-menerus, menjadi tenaga pendorong untuk mengembangkan sosial-ekonomi, merupakan syarat untuk memikirkan secara lebih baik kehidupan, kepentingan dan kebahagiaan rakyat, melaksanakan keadilan sosial, hidup secara berbudaya, berkasih sayang, menjamin keamanan dan jaring pengaman sosial. Dengan gigih mengutuk dan menangani secara serius semua tindakan yang melanggar hukum”.
Sekjen Nguyen Phu Trong juga meminta kepada setiap pemimpin teras dari badan Negara dan pemerintahan berbagai tingkat, semua badan dan unit supaya sungguh-sungguh mengembangkan demokrasi dalam Partai, terbuka dan transparan dalam penyelenggaraan dari pemerintahan, menjunjung tinggi peranan, tanggung jawab, kepeloporan dan keteladanan dari setiap kader, anggota partai, menentang birokratisme, sifat jual mahal, korupsi, keborosan dan tindakan-tindakan melanggar hak kedaulatan rakyat.