Lokakarya ekonomi Viet Nam 2018, prospek 2019 dan pengumuman hasil cetakan tentang penilaian ekonomi tahunan Viet Nam tahun 2018

(VOVWORLD) - Lokakarya ilmiah dengan tema: “Menuju ke  politik fiskal yang berkesinambungan dan bantuan pertumbuhan”  telah diadakan pada Senin pagi (25 Maret) di Kota Ha Noi untuk menilai  ekonomi  Viet Nam tahun 2018 dan prospek tahun 2019,  bersamaan itu mengumumkan hasil cetakan tentang penilaian  ekonomi tahunan Viet Nam tahun 2018.
Lokakarya  ekonomi Viet Nam  2018, prospek 2019 dan  pengumuman  hasil cetakan  tentang penilaian ekonomi tahunan Viet Nam tahun 2018 - ảnh 1Panorama lokakarya ilmiah terseb7ut. (Foto: kinhtedothi.vn) 

Profesor Muda, Doktor To Trung Thanh,  Kepala Redaksi Hasil Cetakan: “Menilai ekonomi tahuan Viet Nam tahun 2018” memberitahukan: Meski  laju  yang setiap  penyeimbangan pembayaran APBN selama 5 tahun belakangan ini telah berkurang secara berarti terbanding tahap sebelumnya, tetapi  skala pengeluaran publik tetap berada di tarap  yang cukup tinggi.

Tentang masalah utang publik ada kecenderungan meningkat cepat, untuk tahap 2012-2017 mencapai laju peningkatan utang publik  lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018, utang publik mencapai 61% GDP terbanding dengan dunia,  persentase ini  tetap berada di tarap  tinggi terbanding  Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Banyak pakar di depan lokakarya ini mengatakan bahwa untuk menuju ke kebijakan tahun fiskal yang berkesinambungan untuk membantu pertumbuhan, maka tentang tujuan makro harus dikemukakan ialah harus ada perubahan dan pembaruan secara menyeluruh untuk menjamin target pertumbuhan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Profesor Muda, Doktor Tran Tho Dat, Rektor Insititut Ekonomi  Nasional  memberitahukan: “Viet Nam berhaluan menganggap ekonomi swasta sebagai salah satu di antara unsur-unsur ekonomi penting. Namun, ranah  untuk mengembangkan ekonomi di sektor ini  masih tetap besar. Khususnya dalam sektor ekonomi swasta, sektor ekonomi kepala keluarga menduduki perbandingan besar, menyumbangkan 30% GDP. Oleh karena itu,  perlu menyusun kebijakan yang terbuka bagi  kepala keluarga yang melakukan bisnis ini  untuk resmi mendaftarkan nama melakukan bisnis secara mudah  dengan tujuan meningkatkan sumber pendapatan Pemerintah pada waktu  mendatang”.

Para peserta lokakarya ini juga memberikan sumbangan pendapat terhadap  penyeimbangan  APBN  untuk mengurangi utang publik. Pengelolaan utang publik  menuju ke kesetaraan, hasil-guna dan transparansi sesuai dengan kebiasaan internasional.

Komentar

Yang lain