Memperluas obyek yang mendapat bantuan hukum dan subyek peserta bantuan hukum
(VOVWORLD) - Demikianlah dua isi yang mendapat banyak sumbangan pendapat dari para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Bantuan Hukum (amandemen) pada persidangan MN angkatan ke-14, Kamis pagi (1/6).
 Para anggota MN membahas RUU mengenai Bantuan Hukum (amandemen) (Foto: daibieunhandan.com) |
Menurut para anggota MN, tentang orang yang mendapat bantuan hukum, kebijakan Vietnam harus melindungi orang-orang berposisi lemah dan kurang beruntung. Meski RUU ini telah memperluas orang-orang berposisi lemah dan kurang beruntung yang mendapat bantuan hukum, tapi jangan menuntut supaya mereka merupakan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan.
Tentang sosialisasi aktivitas-aktivitas pemberian bantuan hukum, ini merupakan pandangan dan haluan konsekuen dari Negara Vietnam untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemberian bantuan hukum, menjamin secara maksimal hak dan kepentingan orang-orang yang mendapat bantuan hukum, bersamaan itu mengurangi beban Negara.
UU mengenai Bantuan Hukum telah dilaksanakan selama 10 tahun ini. Menurut rencana, setelah direvisi dan mendapat sumbangan pendapat dari para anggota MN, RUU mengenai Bantuan Hukum (amandemen) akan diesahkan pada akhir persidangan MN kali ini.