MN Vietnam berbahas tentang Rancangan Resolusi tentang mekanisme dan kebijakan perkembangan kota Ho Chi Minh

(VOVWORLD) - Untuk meneruskan agenda persidangan ke-4, pada Senin pagi (20 November), Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV berbahas tentang Rancangan Resolusi tentang mekanisme dan kebijakan perkembangan kota Ho Chi Minh. Mayoritas anggota MN setuju dengan  pemberlakuan Resolusi tersebut.
MN Vietnam berbahas tentang Rancangan Resolusi tentang mekanisme dan kebijakan  perkembangan kota Ho Chi Minh - ảnh 1 Menteri Keuangan Vietnam,Dinh Tien Dung menjawab interpelasi di MN .(Foto:vov)

Para anggota MN  mengatakan: Kota Ho Chi Minh adalah perkotaan istimewa, punya skala dan jumlah penduduk yang paling banyak, pusat ekonomi yang paling besar,  pendapatan perkapita yang paling tinggi dan juga adalah daerah yang menyumbangkan anggaran belanja paling besar di seluruh negeri. Semua mekanisme dan kebijakan yang sekarang sedang berlaku tidak menciptakan syarat bagi kota Ho Chi Minh untuk mengembangkan potensi dan keunggulan-nya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme dan kebijakan khusus  bagi kota Ho Chi Minh untuk terus memberikan sumbangan yang penting  kepada perkembangan Tanah Air.

Para anggota MN juga menekankan: Memilih kota Ho Chi Minh untuk mendapat mekanisme khusus tentang perkembangan perkotaan juga menciptakan dinamika perkembangan ekonomi Tanah  Air pada umumnya.  Duong Minh Tuan, anggota MN Vietnam dari  provinsi Ba Ria-Vung Tau memberitahukan: “Satu mekanisme baru bagi kota Ho Chi Minh untuk  maju menggeliat adalah sangat perlu pada saat ini. Jumlah badan usaha  yang paling besar di seluruh negeri menyumbangkan  satu per tiga APBN. Oleh karena itu, saya  beranggapan bahwa perlu ada pemberlakuan Resolusi tentang eksperimen pelaksanaan mekanisme dan kebijakan  khusus mengenai perkembangan kota Ho Chi  Minh, menurut itu  memberikan desentralisasi yang lebih kuat kepada Dewan Rakyat Kota ini”.

Pada Senin sore (20 November), MN mengesahkan Rancangan Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang mengenai Organisasi-Organisasi Perkreditan, membahas Rancangan Undang-Undang mengenai Pengukuran dan Pemetaan (amandemen).

Komentar

Yang lain