Utusan Khusus  PBB urusan Suriah, Staffan de Mistura. (Foto: UN)

Dalam pernyataan bersama yang diajukan setelah sidang ini, para Menteri menyatakan dukungan kuat terhadap pembentukan satu Komite Penyusun Undang-Undang Dasar (UUD)  periode pasca perang untuk Suriah, bersamaan itu mendesak Utusan Khusus  PBB urusan Suriah, Staffan de Mistura supaya cepat  melakukan pekerjaan penyusunan UUD baru dan meletakkan fundasi bagi semua pemilihan di negara Timur Tengah ini. Pernyataan bersama  bersamaan itu juga mengajukan batas waktu dan meminta kepada Staffan de Mistura supaya  melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB  tentang proses  penyusunan UUD baru untuk Suriah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober mendatang.

Dalam satu perkembangan yang lain, Menlu Republik Korea, Kang Kyung-wha, pada Kamis (27 September), telah menyerukan  bantuan komunitas internasional  untuk mendorong cepat  denuklirisasi Semenanjung Korea. Ketika berbicara di depan sidang  Dewan Keamanan PBB  tentang Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) di sela-sela  persidangan MU PBB  angkatan ke-73 di New York, Amerika Serikat (AS), Menlu Kang Kyung-wha mengungkapkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mengekang program senjata nuklir  RDRK, di antaranya ada pertemuan-pertemuan puncak antar-Korea. Dia juga menonjolkan serangkaian tindakan berkemauan baik  Pyong Yang seperti menutup lokasi  uji coba nuklir di Punggye-ri dan membuat rencana menghapuskan sepenuhnya satu lokasi uji coba rudal balistik utama. Menlu Republik Korea menyerukan dukungan komunitas internasional “untuk mencapai prestasi-prestasi lebih kongkrit melalui perundingan-perundingan AS-RDRK”. Di samping itu  dia juga memberitahukan: Republik Korea tetap berkomitmen melakukan koordinasi dengan komunitas internasional untuk melaksanakan sanksi-sanksi terhadap RDRK guna menimbulkan tekanan kepada Pyong Yang  membatalkan program senjata nuklir.