Pembukaan persidangan ke-19 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam

(VOVworld) – Pada Rabu pagi (10 Juli), di kota Hanoi, di bawah pimpinan Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Nguyen Sinh Hung, persidangan ke-19 Komite Tetap MN angkatan ke-13 telah dibuka. Persidangan ini direncanakan akan berlangsung dari 10 Juli sampai 12 Juli.

Ketika mengevaluasi hasil persidangan ke-5 MN angkatan ke-13, Komite Tetap MN menilai: Persidangan ke-5 telah menyelesaikan dengan baik program yang ditetapkan dengan sejumlah besar pekerjaan, banyak isi penting yang menyerap perhatian dari para pemilih dan rakyat di seluruh negeri seperti: pengambilan suara kepercayaan terhadap jabatan-jabatan yang dipilih atau diesahkan MN, perbahasan tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992, Undang-Undang mengenai Pertanahan (amandemen)….

Pembukaan persidangan ke-19 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam - ảnh 1
Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung berbicara di depan
acara pembukaan persidangan ke-19 Komite Tetap MN Vietnam 
(Foto: vietnamplus.vn)

Ketika memberikan pendapat permulaan tentang persidangan ke-6 MN mendatang, sebagian besar pendapat mengangap bahwa ini merupakan sidang akhir tahun dengan banyak isi penting . Oleh karena itu, MN perlu menyediakan banyak waktu untuk meninjau hasil pelaksanaan rencana pengembangan sosial ekonomi dan anggaran keuangan negara tahun 2013 dan memutuskan rencana pengembangan sosial ekonomi dan rencana anggaran keuangan pada tahun 2014, membahas dan menilai pelaksanaan Proyek umum restrukturisasi perekonomian.

Pendapat-pendapat yang diajukan sepakat mengusulkan MN menyediakan waktu tiga hari dalam agenda pada sidang ke-6 untuk meninjau dan mengesahkan Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 dan satu setengah hari terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanahan (amandemen). Ketua MN, Nguyen Sinh Hung meminta terus mengambil pendapat sumbangan dari rakyat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar, bersamaan itu menuntut kepada Badan penyunting dan Badan verifikasi supaya menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (amandemen) untuk disampaikan kepada Pemerintah sebelum dilaporkan kepada Komite Tetap MN./.

Komentar

Berita Terkait
Yang lain