(VOVWORLD) -Pemerintah Indonesia akan tidak berseru dan membentuk dana untuk para korban dalam musibah bumi dan tsunami yang lalu di Provinsi Sulawesi Tengah di semua sidang tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Bali yang direncanakan akan dilangsungkan dari 8-14/10 ini. Indonesia juga tidak memberlakukan status musibah nasional pascabencana alam ini.
 Gempa dan tsunami membuat ratusan orang tewas di Sulaweisi (Foto :AFP/VNA) |
Menteri Keuangan Indonesia,Sri Mulyani menganggap bahwa Indonesia tidak perlu berbuat demikian, karena sumber daya negara cukup untuk menangani semua dampak dari gempa dan tsunami. Sementara itu, Menteri Maritim Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan bahwa Pemerintah akan tidak menyatakan bahwa semua gempa bumi dan tsunami yang lalu merupakan musibah nasional, tapi negara ini tetap masih menerima bantuan internasional. Dia menegaskan bahwa semua sidang tahunan IMF dan WB akan diselenggarakan menurut rencana yang sudah ditetapkan, karena semua fihak peserta telah melakukan persiapan baik untuk semua sidang.
Para pejabat Indonesia juga menganggap bahwa semua bencana alam, seperti gempa dan gunung api merupakan hal yang biasa, ketika Indonesia terletak di "Cincin api" Pasifik. Hal yang penting yalah perlu ada rencana cadangan, cara-cara menghadapinya tempat dan memperbaiki kemampuan prediksi dan analisis dari Badan Meteorologi, Iklim dan Geofisika (BMKG).
Juga bersangkutan dengan gempa dan tsunami di Indonesia pada akhir pekan lalu, Kantor Koordinator masalah-masalah kemanusiaan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) (UNOCHA), Senin (1/10) lalu menganggap bahwa kira-kira 190.000 warga Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan bantuan kemanusiaan darurat, di antaranya ada satu tiga adalah anak-anak dan kaum lansia. Terhitung sampai Senin malam (1/10) , jumlah orang yang tewas dalam gempa dan tsunami mencapai kira-kira 1.300 orang. Tapi, ini bukan angka terakhir.