PM Theresa May (Foto :VNA)

Pemerintah minoritas pimpinan Perdana Menteri (PM) Inggeris, Theresa May telah menang dalam pemungutan suara untuk menghapus usulan amandemen dari para legislator kawasan Skotlandia dan kawasan Wales, menurut itu memberikan hak pemungutan suara veto kepada badan-badan yang berwewenang dari Inggris terhadap semua permufakatan Brexit yang terakhir. Para legislator juga telah memberikan suara untuk mempertahankan pasal yang terbuka tentang orang aborigin, menghapuskan UU tentang Komunitas Eropa pada tahun 1972- naskah yang telah membawa Inggris masuk blok ini.

Ini merupakan pemungutan suara tentang usulan amandemen pertama. Pemerintah pimpinan PM Theresa May dianggap akan harus menghadapi bahaya gagal dalam banyak pemungutan suara amandemen berikutnya.

Pada hari yang sama, para legislator berbahas tentang beberapa usulan amandemen dari Partai Buruh untuk memperpanjang hak yurisdiksi dari Pengadilan Keadilan Eropa (ECJ) dalam tahap transisi pasca Brexit selama 2 tahun setelah 29/3/2019. Setelah diesahkan di Majelis Rendah, RUU Brexit akan disampaikan kepada Majelis Tinggi Inggris agar para legislator memberikan pendapat, meninjau kembali sekali lagi dan akan disampaikan kepada Ratu untuk diberlakukan menjadi undang-undang.