Para anggota MN mengesahkan UU mengenai Pengelolaan Pajak (amandemen) (Foto: quochoi.vn)

UU tersebut menentukan secara jelas hak para wajib pajak. Menurut itu, wajib pajak mendapat bantuan dan petunjuk untuk melaksanakan pembayaran pajak, dapat memberikan informasi dan dokumen untuk melaksanakan kewajiban dan hak tentang pajak, dapat menerima dokumen yang bersangkutan dengan kewajiban pajak dari badan-badan fungsional ketika melakukan inspeksi dan pemeriksaan keuangan.

Bersangkutan dengan tanggung jawab para wajib pajak, UU tersebut menentukan: para wajib pajak melaksanakan daftar pajak, menggunakan kode pajak menurut ketentuan UU, melaporkan pajak secara benar, jujur, penuh dokumen pajak dan lain-lain.

Juga pada pagi hari yang sama, MN melakukan perbahasan di auditorium tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Milisi Bela Diri (amandemen). Para anggota MN meminta kepada badan penyusun RUU supaya terus mencengkam haluan dan resolusi Partai Komunis tentang organisasi dan reformasi rezim gaji, menjamin keharmonian dan kerasionalan, memperhatikan peningkatan kualitas di kawasan titik berat tentang pertahanan, keamanan dan tempat-tempat yang rumit, tetapi memerlukan rampingnya tentang organisasi.

Pada sore hari itu juga, MN memberikan suara untuk mengesahkan RUU mengenai arsitektur dan melakukan perbahasan di auditorium tentang RUU mengenai Efek.