UU ini akan disampaikan PM Prayuth Chan o-cha kepada Raja Vajuralongkorn Rama X untuk diberlakukan. Kemudian, Komisi Strategi Nasional menyusun rencana induk untuk 6 bidang strategi yang  diatur oleh UU ini. 6 bidang ini terdiri dari keamanan, penguatan daya saing, kesetaraan sosial, pengembangan sumber daya manusia, perkembangan hijau dan penyeimbangan kembali dan pengembangan sektor publik.

Menurut UU yang baru saja diesahkan ini, semua badan pemerintah dan organisasi publik harus menaati rencana induk ini, sementara itu distribusi anggaran keuangan juga harus sesuai dengan rencana ini. Komisi Strategi Nasional akan mengawasi pelaksanaannya dan Komisi Anti Korupsi Nasional akan menjadi badan yang menerima semua laporan tentang perihal tidak menaati strategi ini. Strategi nasional Thailand akan diperiksa kembali 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan latar belakang internasional dan situasi nasional setelah dibahas di Parlemen.