Persidangan tahun ini dengan tajuk: “Berfokus pada manusia: Berjuang demi perdamaian dan satu kehidupan yang baik bagi semua orang di satu planit yang berkesinambungan” telah menyerap  hampir semua pemimpin Negara dan Pemerintah dari 193 negara anggota PBB.

Deputi PM, Menlu Vienam, Pham Binh Minh  menyampaikan pidato di depan persidangan ke-772 MU PBB. (Foto: Kantor Berita Vietnam)

Ketika berbicara di depan sesi  perbahasan ini, Deputi PM, Menlu Vienam, Pham Binh Minh berbagi pandangan Vietnam tentang masalah-masalah yang menonjol sekarang terhadap dunia dan PBB, sumbangan-sumbangan penting Vietnam dalam memecahkan masalah-masalah ini. Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh menonjolkan makna penting perihal Vietnam menjadi anggota  PBB  pada tanggal 20 September 1977, menekankan bahwa ini merupakan satu tonggak  penting bagi Vietnam yang merdeka dan  satu memasuki integrasi dan perkembangan, menjadi satu anggota yang aktif dan bertanggung jawab dari komunitas internasional, memberikan sumbangan pada target-target yang luhur dari PBB ialah perdamaian, keamanan dan perkembangan.  Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh meminta kepada semua negara menempatkan  kepentingan rakyat pada posisi sentral dari semua kebijakan dan aksi untuk melaksanakan secara sukses Agenda 2030 tentang perkembangan yang berkesinambungan  dan menjamin  kehidupan yang baik dari semua penduduk; menekankan: negara-negara sedang berkembang perlu terjamin  mendapat persyaratan  yang lebih kondusif, mempunyai sumber daya yang  lebih banyak lagi  untuk melaksanakan Target-Target Perkembangan yang Berkesinambungan.Dia memberitahukan: “PBB  haruslah menjadi pusat mengkordinasi dan mengaitkan upaya-upaya  bersama untuk menghadapi tantangan-tantangan global, membangun satu sistim prinsip dan standar yang lebih komprehensif dengan satu mekanisme menjamin obyektifan, keadilan dan kesetaraan. Untuk berhasil melakukan hal ini,  PBB  perlu melakukan perombakan secara komprehensif, dari organisasi, metode kerja sampai ke cara mengerahan, mengalokasikan  sumber daya. Vietnam mendukung upaya-upaya  perombakan PBB  menurut arah  ini  dan akan ikut serta pada proses itu secara  bertanggung jawab”.

Tentang masalah Laut Timur, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh berseru kepada semua pihak yang bersangkutan supaya mengekang diri, memecahkan sengketa dengan langkah damai sesuai dengan  hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS-1982, menghormati secara lengkap proses-proses diplomatik dan hukum di atas dasar hukum internasional, melaksanakan DOC, cepat  mencapai COC.

Pada hari yang sama, di Markas Besar PBB, atas nama Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh menandatangani Traktat Larangan Senjata Nuklir.Traktat ini   disempurnakan  pada bulan Juli 2017 dengan butir-butir melarang semua negara anggota tidak boleh mengembangkan, mencoba, memproduksi, menyimpan, menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir. Sampai sekarang, Traktat ini  telah ditandatangani oleh 52 negara dan akan berlaku  setelah 50 negara  meratifikasinya.