Ilustrasi. (Foto: Koran Bao Moi)

Dalam sesi tinjauan  UPR siklus dua  tentang Vietnam yang diadakan pada Februari 2014, Vietnam menerima 227 rekomendasi dan menyetujui 182 rekomendasi di bidang pokok seperti melakukan reformasi atas sistim perundang-undangan tentang hak manusia; memperkuat  dan membela hak manusia di semua bidang sosial-ekonomi, kebudayaan, sipil, politik;  menjamin hak dari kelompok-kelompok yang rentan; memberikan pendidikan tentang hak manusia; terus masuk patokan-patokan internasional tentang  hak manusia. Ketika berbicara di depan lokakarya ini, Pham Sanh Chau, Asisten Menteri Luar Negeri Vietnam memberitahukan:  “Hampir semua rekomendasi UPR yang disetujui oleh Vietnam  telah dan sedang dilaksanakan secara aktif dan serius, mencapai hasil-hasil kongkrit, di antaranya yang patut diperhatikan ialah mengesahkan Konvensi tentang hak kaum disabilitas dan Konvensi  antipenyiksaan, mengesahkan puluhan naskah undang-undang penting yang bersangkutan dengan hak manusia, hak warga negara untuk mengkongkritkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Dasar 2013, sesuai dengan konvensi-konvensi internasional dimana Vietnam menjadi anggotanya; memperkuat dan meningkatkan pemahaman penduduk tentang hak manusia disemua bidang sipil, politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan serta kesetaraan gender”.

Pada lokakarya ini, para pakar dari badan-badan Pemerintah, institut  penelitian dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempresentasikan hasil pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi UPR, khususnya di bidang-bidang penyusunan sistim perundang-undangan tentang hak manusia dan diletakkan pada latar belakang  pelaksanan Agenda  PBB tentang perkembangan yang berkesinambungan. Para pakar  juga  berbahas tentang kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan semua rekomendasi menurut mekanisma UPR siklus dua  yang disetujui oleh Vietnam.