Ilustrasi (Foto: vneconomy.vn)

Dengan dilaksanakan Perjanjian CP TPP, cabang produksi alas kaki Vietnam dianggap sebagai cabang yang memiliki peluang untuk menumbuhkan ekspor karena negara-negara peserta CPTPP semuanya merupakan pasar ekspor yang potensial bagi Vietnam. Semua tarif, khususnya tarif  terhadap produk alas kaki dan tas turun ke taraf 0%, merupakan peluang besar bagi cabang produksi alas kaki untuk meningkatkan  ekspor. Namun, menurut Ibu Phan Thi Thanh Xuan, Wakil Ketua merangkap Sekretaris Jenderal Asosiasi Alas Kaki – Tas Vietnam, terhadap banyak badan usaha kecil dan menengah di cabang ini, kemampuan mendekati pasar ekspor melalui usaha menguasai aturan-aturan main yang baru dan perluasan pola produksi masih menghadapi kesulitan. Ibu Phan Thi Thanh Xuan menunjukkan:

“Mekanisme dan kebijakan bantuan bagi badan-badan usaha dalam memperluas pasar dan mendekati kebijakan untuk berfokus mengembangkan lebih lanjut lagi masih ada problematik karena terhadap cabang produksi alas kaki, meskipun produk sangat  baik, tapi bahan mentah masih lemah. Badan-badan usaha kecil dan menengah masih kurang sumber keuangan dan sumber daya manusia, keinisiatifan dalam hak kandungan lokal dari alas kaki dan tas masih terbatas.”

Tidak hanya ada cabang produksi alas kami saja, melainkan juga ada banyak cabang produksi yang lain, di antaranya ada cabang pertanian yang juga sedang menghadapi masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu, menuntut kepada badan-badan usaha supaya  berinisiatif, mengubah pemahaman, pola pikir  manajemen dan cara pendekatan serta menguasai peluang yang diberikan Perjanjian CP TPP.

Komunitas badan usaha menyatakan bahwa berpartisipasi pada CP TPP artinya persaingan akan berlangsung secara sengit, baik  di pasar negara-negara peserta CP TPP, maupun di pasar dalam negeri di tiga tingkat: hasil produksi, badan usaha dan negara. Pham Manh Con, Presiden Dewan Pelaksana merangkap Direktur Perusahaan Tanggung Jawab Terbatas ELTex  Vietnam menyatakan: untuk memanfaatkan peluang-peluang, semua badan usaha perlu secara menguasai informasi-informasi kongkrit dari perjanjian ini. Dia mengatakan:

“Ketika melakukan integrasi dan berpartisipasi pada CP TPP, pasar yang sangat terbuka juga merupakan tantangan yang besar. Oleh karena itu kalau ingin berkembang, maka badan-badan usaha harus ada pengarahan tertentu, perlu ada pedoman  karena sekarang badan-badan usaha masih belum  mengerti banyak tentang CP TPP. Ada petunjuk-petunjuk akan menguasai informasi untuk menyusun strategi yang merapati kenyataan”.

Para ekonom menyatakan bahwa Vietnam tidak merasa kaget ketika berpartisipasi pada CP TPP karena selama 10 tahun ini, Vietnam telah  menyiapkan partisipasi yang penting tersebut. Vietnam telah memberlakukan Undang-Undang (UU) yang sangat baik seperti UU mengenai Investasi, UU mengenai Badan Usaha, UU mengenai Investasi Publik dan sebagainya. Namun masih perlu menyelesaikan institusi untuk memanfaatkan secara maksimal peluang-peluang serta membatasi tantangan-tantangan. Ekonom Nguyen Minh Phong merekomendasikan:

“Ketika resmi melaksanakan Perjanjian CP TPP, Vietnam perlu menyusun rencana tentang integrasi CP TPP yang diratifikasi oleh Majelis Nasional (MN) dan program-program aksi Pemerintah. Dengan  semangat itu, setiap instansi, daerah dan asosiasi perlu mengkongkritkan aktivitas-aktivitasnya untuk membentuk  satu keseluruhan nasional, rencana, solusi, target dan sebagainya. Vietnam harus memeriksa kembali berbagai UU di antaranya ada UU mengenai ketenaga-kerjaan dan badan usaha untuk melaksanakan dengan sukses program penyesuaian yang rasional”.

Para ekonom juga menyatakan bahwa untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan perjanjian CP TPP, komunitas badan usaha perlu berinisiatif mengubah pikiran manajemen dan bisnis, menyusun strategi secara sesuai. Memperhebat peningkatan tuntutan-tuntutan tentang pembelaan kepemilikan intelektual serta kemampuan institusi untuk membela kepemilikan intelektual Vietnam dalam proses berpartisipasi pada CP TPP.