Itu  merupaklan dasar hukum dan sejarah internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut - tahun 1982 dan DOC serta sedang mengarah ke pembangunan COC. Hoang Binh Quan menegaskan bahwa  Vietnam cukup dasar hukum untuk menegaskan bahwa dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly) milik Vietnam, akan tetapi Vietnam tekun menangani nya dengan langkah damai di atas dasar hukum internasional, karena itu merupakan cara memecahkan dan menangani yang bisa menjamin kestabilan dan perkembangan di kawasan. Bersamaan itu, Vietnam memprotes penggunaan kekerasan dan mengancam penggunaan kekerasan. Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri  KS PKV, Hoang Binh Quan mengatakan: “Menurut saya, masalah memecahkan sengketa tidak bisa cepat, akan tetapi harus mematuhi prinsip bersama. Dalam dokumen Kongres Nasional PKV dan banyak masa bakti Kongres Nasional PKV, semuanya menunjukkan bahwa Vietnam bersedia menjadi sahabat dan mitra teprcaya dari negara-negara di dunia dan sekaligus merupakan anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional.Oleh karena itu, Vietnam melaksanakan garis politik luar negeri yang teraneka-ragamkan dan teraneka-arahkan di atas dasar target dan prinsip konsekuen seperti itu”.

Menurut bapak Hoang Binh Quan, pada latar belakang  ini, suara komunitas internasional amat penting. Kestabilan dan kebebasan maritim di Laut Timuir tidak hanya merupakan kepetningan negara-negara daerah pantai saja, melainkan juga merupakan kepentingan negara-negara lain, bahkan kepentingan hampir semua negara di dunia.