(VOVworld) – Beberapa legislator Eropa baru saja mengirim surat kepada Catherine Ashton, Wakil senior urusan keamanan dan hubungan luar negeri merangkap Wakil Ketua Komisi Eropa yang isinya meminta perhatian tentang masalah hak asasi manusia (HAM) di Vietnam. Hal yang patut dibicarakan ialah apa yang dinamakan “Situasi HAM yang semakin menjadi buruk di Vietnam” yang disebutkan dalam surat tersebut ialah keprihatinan yang kurang berdasar dan tidak realis karena selama ini, Vietnam selalu berusaha menjamin hak-hak manusia sesuai dengan konvensi internasional yang telah dan sedang diikuti oleh Vietnam.
Ibu Catherine Ashton
(Foto: internet)
Beberapa orang yang membawa nama legislator di beberapa negara Eropa berpendapat bahwa di Vietnam sedang “menyaksikan satu keruntuhan peraturan hukum” dengan penggunaan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas tentang tuduhan “Menggulingkan kekuasaan” dan “Propaganda anti Negara” untuk menangkap para yang menguar-uarkan HAM, menangkap orang tanpa diadili dan menggunakan tuduhan-tuduhan seperti “Menghindari pembayaran pajak” untuk memenjara orang yang punya perbedaan pendapat. Mereka meminta kepada Wakil Senior Uni Eropa mengimbau kepada Vietnam supaya membebaskan para tahanan politik di Vietnam seperti Blogger Dieu Cay, Ta Phong Tan, Cu Huy Ha Vu, dll. Mereka juga menulis “Walaupun sudah ada banyak imbauan dari komunitas internasional, tapi Vietnam tetap membatasi hak kebebasan berbicara dan memberangus jaringan internet, mencegah orang mengakses pada jaringan-jaringan internet dan membantu penyerangan terhadap website-website bahasa Vietnam yang beraktivitas di luar wilayah Vietnam”.
Semua tuduhan bahwa HAM Vietnam sedang semakin menjadi buruk yang dikeluarkan para legislator ini adalah hal yang sama sekali tidak nyata. Politik yang konsekwen dari Negara Vietnam ialah menghargai dan menjamin HAM sesuai dengan patokan-patokan internasional tentang HAM. Undang-Undang Dasar Vietnam mencantumkan “Hak-hak manusia tentang politik, sipil, ekonomi, sosial-budaya dihormati, dll, dan ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang”. Pada kenyataannya, semua hak warga negara Vietnam, diantaranya ada hak berdaulat, hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dll, semuanya dijamin oleh Negara Vietnam. Pada waktu lalu, Vietnam telah mencapai banyak prestasi yang besar dan membanggakan dalam menjamin HAM di semua bidang dari sipil sampai politik, ekonomi dan sosial-budaya. Semuanya adalah prestasi yang tidak bisa diingkari dalam melaksanakan secara efektif target-target Perkembangan Milenium, mengurangi secara cepat prosentase kelaparan dan kemiskinan, meningkatkan taraf kehidupan rakyat di semua segi, melaksanakan secara efektif semua konvensi tentang penjaminan hak kaum wanita, anak-anak dan indeks-indeks perkembangan manusia. Oleh karena itu, Laporan tentang Pengembangan Manusia - tahun 2013 yang diumumkan Program Perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 3 Juli 2013 menilai bahwa Vietnam adalah negara pertama diantara 40 negara sedang berkembang yang mencapai kemajuan-kemajuan lebih dari pada yang diharap-harapkan tentang pengembangan manusia pada beberapa dekade belakangan ini. Sebelumnya, dalam satu laporan yang diumumkan UNDP pada awal bulan April 2013, Vietnam adalah negara yang menduduki posisi ke-3 dalam ASEAN tentang indeks kesetaraan gender, bersamaan itu menduduki posisi ke-48 di seluruh dunia tentang indeks ini. Jika para legislator tersebut beranggapan bahwa HAM Vietnam sedang menjadi buruk, tanpa memperdulikan semua penegasan yang belum kering tintanya dalam laporan-laporan tentang pengembangan manusia tahun 2013 yang diajukan UNDP, apakah mereka sedang menerapkan patokan-patokan “khusus” tentang HAM terhadap Vietnam? Hal yang patut dibicarakan ialah para legislator ini memberikan kepada mereka sendiri hak-hak yang melampaui hak legislatif di negara mereka sendiri untuk menyarankan Komisi Eropa supaya memperkuat masalah HAM dalam semua dialog dengan Vietnam, memaksa Vietnam membuktikan kemajuan HAM-nya!
Kenyataan-nya ialah di Vietnam, tidak pernah ada apa yang dinamakan “tahanan hati nurani” atau “tahanan politik”, maka hanya para pelanggar Undang-Undang yang diadili secara terbuka dan menjalankan hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kasus-kasus yang mereka ungkapkan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Vietnam dengan tuduhan-tuduhan yang kongkrit, bukanlah “orang-orang yang punya perbedaan pandangan politik” atau “para aktivis politik”. Perihal Pengadilan Vietnam menjatuhi hukuman terhadap kasus-kasus ini adalah sama sekali sesuai dengan hukum Vietnam, sesuai dengan semua komitmen dan konvensi internasional yang telah diikuti oleh Vietnam dan sama sekali tidak melanggar hukum internasional. Di dunia, semua sistim politik manapun ketika melaksanakan tugas-tugas pengembangan sosial-ekonomi, menjamin HAM bagi warga negara di negara itu harus menghadapi kasus-kasus kongkrit. Untuk melaksanakan hukum, semua badan fungsional di setiap negara harus menangani orang-orang yang melanggar Undang-Undang sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. Vietnam dan semua negara lain dalam Uni Eropa juga tidak ada perkecualian.
Kenyataan-nya ialah di Vietnam dan Uni Eropa sedang ada perbedaan tentang HAM karena ada perbedaan kebudayaan, tentang tradisi sejarah, tarap perkembangan. Pelaksanaan HAM harus berdasarkan pada kekhasan sejarah, kebudayaan, agama, kepercayaan, persyaratan sosial - ekonomi di masing-masing negara. Di segi internasional dan ditinjau dari sudut kedaulatan masing-masing negara, hal yang sudah jelas ialah tidak ada sesuatu negara yang bisa menjadi polah percontohan tentang HAM bagi negara lain Oleh karena itu, adalah berat sebelah ketika meninjau masalah HAM di Vietnam adalah tindakan yang salah, masih memaksakan patokan HAM dari beberapa negara Uni Eropa terhadap Vietnam merupakan intervensi kasar pada urusan intern Vietnam. Tindakan - tindakan ini tidak menguntungkan, tidak membantu apa-apa bagi proses memperkuat dialog untuk mengerti akan masalah HAM yang telah dan sedang dilakukan oleh Vietnam dan Uni Eropa selama ini./.