Dalam satu gerak-gerik memanifestasikan solidaritas menjelang proses perundingan tentang keluarnya Inggeris dari Uni Eropa pada Konferensi Tingkat Tinggi Istimewa Uni Eropa yang baru saja berlangsung di Brussels (Belgia), para pemimpin  dari 27 negara anggota Uni Eropa telah sepakat mengesahkan kerangka prinsip-prinsip yang dianggap sebagai pedoman bagi para perunding Brexit dalam waktu 2 tahun berlangsungnnya perundingan-perundingan. Ini merupakan Konferensi Tinggkat Tinggi  pertama Uni Eropa sejak Perdana Menteri Inggeris, Theresa May mengaktifkan Pasal 50 Traktat Lisabon  untuk membawa negeri embun ini ke luar dari rumah bersama.

Dua puluh tujuh negara anggota Uni Eropa menyepakati prinsip perundingan.

Uni Eropa telah menyatakan pendirian yang lebih keras tentang strategi perundingan dengan Inggeris, meski perundingan resmi tentang Brexit akan dimulai dari bulan Juni mendatang setelah pemilihan umum (pemilu) dini di negeri embun pada tanggal 8 Juni.

Para pemimpin Uni Eropa telah sepakat mengesahkan prinsip “keras” dalam proses perundingan dengan Inggeris. Menurut itu, perundingan tentang satu permufakatan perdagangan pada masa depan dengan Inggeris hanya bisa dimulai kalau  London menyepakati ketentuan-ketentuan tentang  hak warga negara dan biaya-biaya setelah mengundurkan diri dari Uni Eropa. Prioritas nomor 1 dari Uni Eropa ialah menjamin sebaik-baiknya  kepentingan 3 juta warga negara Uni Eropa di Inggeris dan lebih dari 1 juta warga negara Inggeris di Uni Eropa. Tentang masalah ini, Komisi Eropa telah mempersiapkan satu daftar terinci dan kongkrit tentang prinsip-prinsip dimana Uni Eropa ingin membela warga negara-nya. Dengan bersandar pada daftar ini, Uni Eropa akan meminta kepada Inggeris supaya  memberikan satu mekanisme  pemukiman berjangka panjang kepada para warga negara Uni Eropa yang sudah bermukim  5 tahun  di negeri embun. Masalah ini adalah satu tantangan besar ketika Pemerintah konservatif pimpinan Perdana Menteri Theresa May menargetkan akan mengikuti kebijakan membatasi imigrasi. Eropa juga menuntut kepada Inggeris  supaya menyelesaikan semua “rekening” lepas dari Uni Eropa yang paling sesuai yang bisa dicapai, menurut itu, memperhitungkan pula komitmen-komitmen tentang anggaran keuangan sampai dengan hari negara ini resmi  berpisah dengan Uni Eropa  dengan angka tidak resmi dari 50 sampai 60 miliar Euro. Namun, kalangan politisi Inggeris mengangap bahwa Pemerintah Inggeris akan tidak menyetujui tarap sumbangan yang tinggi seperti itu. Selain itu, rencana perundingan Uni Eropa juga merekomendasikan kepada cabang industri keuangan Inggeris yang berpengaruh  tidak harus terikat dengan semua permufakatan perdagangan masa depan dengan Uni Eropa, menurut itu terpaksa menaati semua ketentuan blok ini jika ingin mudah mendekati pasar-pasar Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk menegaskan bahwa ini bukan masalah taktik, melainkan merupakan cara pendekatan satu-satunya  bagi Uni Eropa untuk  mengakhiri perundingan dengan Inggeris. Sementara itu,  Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Juncker mengulangi lagi pandangan Uni Eropa ialah akan tidak mengadakan perundingan tentang permufakatan  perdagangan masa depan dengan Inggeris pada tahap pertama. Pandangan ini mendapatkan dukungan dari Kanselir Jerman, Angela Merkel.

Sebelumnya, setelah Inggeris menyatakan akan menggelarkan skenario Brexit yang keras, yaitu mengundurkan diri dari pasar bersama Eropa dan dari Persekutuan Tarif, Uni Eropa juga telah menyatakan pendirian yang lebih keras tentang strategi perundingan dengan Inggeris. Kanselir Jerman, Angela Merkel memperingatkan Inggeris supaya jangan berelusi tentang proses Brexit dan akan hanya memakan waktu perundingan karena Inggeris akan tidak mempunyai lebih banyak hak atau bahkan tidak bisa sama tingkat dengan para anggota yang lain. Menteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schaeuble menyatakan akan tidak ada hal yang mudah bagi negeri Inggeris di depan mata ini.  Dia menekankan bahwa Uni Eropa tidak menginginkan negeri Inggeris lemah, tapi juga tidak menginginkan sisa Eropa lemah pasca Brexit.

Sulit  mencapai kebulatan pendapat antara Inggeris dan Uni Eropa.

Ketika memberikan reaksi kepada gerak-gerik yang dikeluarkan dari Brussels, Perdana Menteri Inggeris, Theresa May, pada Minggu (30 April) menyatakan bahwa dia dengan gigih menjaga pendirian-nya tentang perundingan di sekitar keluarnya dari Uni Eropa bahwa lebih baik tidak mencapai permufakatan mana pun dari pada menerima satu permufakatan yang buruk, sehingga tidak menguntungkan negeri Inggeris. Sebelumnya, Perdana Menteri Theresa May juga mengecam 27 negara anggota Uni Eropa telah membentuk “pagar” untuk menentang orang Inggeris. Ketika berbicara di depan kampanye pemilihan di Leeds, Inggeris pada tanggal 27 April lalu, Perdana Menteri Theresa May  menuduh cara pendekatan Uni Eropa ini hanya menimbulkan destabilitas dan ketikdakpastian menghadapi bahaya serius terhadap perekonomian Inggeris dengan tarap pajak tinggi, lapangan kerja sedikit dan utang yang lebih banyak. Sementara itu, Menteri urusan masalah Brexit dari Inggeris, David Davis juga mengakui bahwa perundingan-perundingan ini akan merupakan perundingan-perundingan yang paling rumit yang selama ini dihadapi oleh negeri Inggeris. Semua perundingan yang keras akan berlangsung, di antaranya ada beberapa masalah, bahkan bisa terjadi “konfrontasi” antara dua  pihak.

Brexit baru berada dalam tahap permulaan. Namun, tekat dari 27 negara anggota  Uni Eropa dalam mengikuti prinsip “keras” dalam perundingan dengan Inggeris menunjukkan bahwa proses perundingan yang akan datang tidak mudah. Untuk menghindari  situasi ke luar dengan tangan hampan  setelah  semua perundingan, cara sebaik-baiknya  ialah cepat membuat permufakatan-permufakatan bersama antara Inggeris dan Uni Eropa, namun sekarang ini belum ada  tanda-tanda yang menunjukkan konsesi antara dua pihak.