Ilustrasi (Foto: Wiki)

Penahanan untuk sementara menyelidiki dan menangani obyek-obyek yang melanggar hukum adalah pekerjaan yang perlu dilakukan oleh badan-badan fungsional untuk menjamin keseriusan hukum di semua negara yang berdaulat. Akan tetapi, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang kurang beriktikat baik terhadap Vietnam telah menyalah-gunakan masalah ini untuk memfitnah “Vietnam melanggar hak kebebasan berbicara”. Lucunya ialah mereka juga mengajukan permintaan kepada Vietnam supaya menaati semua kewajiban dan komitmen internasional dan membebaskan obyek-obyek yang ditangkap tersebut. Hal ini sama seperti satu permutar-balikan dan fabrikasi yang terang-terangan dan tidak mencerminkan secara tepat kenyataan tentang sistim perundang-undangan Negara Vietnam.

Undang-Undang Vietnam sesuai dengan semua konvensi internasional

Pertama-tama harus ditegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam maupun semua undang-undang Vietnam yang sedang berlaku lainnya telah diesahkan dan diberlakukan oleh Majelis Nasional Vietnam berdasarkan pada berbagai prinsip dan proses penyusunan naskah ketentuan undang-undang, di antaranya  ada pengambilan pendapat dari berbagai lapisan rakyat secara terbuka. Dengan metode ini, sistim perundang-undangan Vietnam memanifestasikan secara jelas semangat demokrasi, mengembangkan kearifan seluruh rakyat, mencerminkan tekad, pemikiran dan hasrat rakyat Vietnam, menjamin demokrasi, kesepakatan sosial serta sesuai dengan kenyataan masyarakat Vietnam.

Lebih-lebih lagi, dalam proses membuat undang-undang, Vietnam selalu mementingkan penelitian terhadap konvensi-konvensi internasional dimana Vientam ikutserta untuk diterapkan sesuai dengan kenyataan Tanah Air. Pasal 2 Deklarasi Internasional tentang Hak Azasi Manusia yang diesahkan pada tanggal 10 Desember tahun 1948 menunjukkan: “Semua orang dapat memperoleh semua hak dan kebebasan yang diumumkan dalam Deklarasi ini”, di antaranya ada hak kebebasan berbicara, atau Pasal 29 Deklarasi ini: “Pada saat melaksanakan hak-hak kebebasannya, semua orang harus terkena pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum, tujuan semua hak kebebasan dari orang lain juga diakui dan dihormati, semua tuntutan yang layak tentang moral, ketertiban publik dan kegembiraan bersama dalam satu masyarakat demokratis juga dipenuhi”, semuanya telah diterapkan secara konsekuen oleh Vietnam ketika membangun sistim perundang-undangannya. Menurut itu, semua warga negara Vietnam ketika melaksanakan hak kebebasan berbicara harus menaati ketentuan-ketentuan undang-undang, tidak menimbulkan pengaruh terhadap hak kebebasan orang lain dan tidak merugikan kepentingan kolektif, negara dan bangsa.

Begitu juga, Vietnam menerapkan Pasal 19 dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diesahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember tahun 1966 yang menentukan: Semua orang punya hak kebebasan berbicara”. Akan tetapi, pelaksanaan semua hak tersebut: “diiringi dengan kewajiban dan tanggung-jawab khusus, menderita beberapa pembatasan tertentu. Semua pembatasan ini ditentukan oleh undang-undang dan adalah diperlukan untuk menghormati hak-hak atau prestise orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban publik, kesehatan atau moral masyarakat”.

Kebebasan dalam kerangka hukum

Dalam kenyataannya di dunia, tidak ada negara di mana warga negaranya mendapatkan hak kebebasan berbicara secara mutlak, dengan interpretasi mau bicara apa saja bisa, melainkan hak ini biasanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dari undang-undang. Dengan semangat dasar dari konvensi internasional, di Vietnam, semua warga negara punya hak menyatakan pandangan politiknya, tapi jelaslah bahwa hak ini harus dilaksanakan dalam kerangka hukum, tidak melanggar kepentingan orang lain dan kepentingan negara serta bangsa. Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan secara jelas kriminalitas yang bersangkutan dengan kebebasan berbicara meliputi perilaku-perilaku seperti: “Menyalah-gunakan hak-hak kebebasan berbicara, hak kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan dan beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan membentuk asosiasi dan hak-hak kebebasan demokrasi lainnya yang melanggar kepentingan Negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi, warga negara dan lain-lain”.

Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh beberapa obyek yang bersangkutan dengan masalah lingkungan hidup Vietnam selama ini telah sangat jelas. Yaitu manifestasi-manifestasi dari liberalisme ekstrim, kebebasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, kepentingan negara dan bangsa. Perilaku itu tidak hanya melanggar hukum Vietnam, tapi juga bertentangan dengan Pasal 29 Deklarasi Internasional tentang Hak Azasi Manusia dan Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hukum Vietnam selalu menghormati dan membela hak-hak kebebasan, di antaranya ada hak kebebasan berbicara dari warga negara. Akan tetapi, Vietnam juga gigih menangani semua perilaku yang melanggar hukum, menyalah-gunakan hak-hak itu untuk melanggar hak dan kepentingan yang sah dari orang lain serta merugikan kepentingan negara dan bangsa.