Perdana Menteri Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc berbicara di depan sidang  pertama Komite Nasional tentang E-Government, pada Kamis (20 September) di Kota Ha Noi. (Foto:  VOV)

Menurut  klasifikasi E-Government  dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018,  Viet Nam menduduki posisi ke-88 di antara 193 negara  dan teritori dan ke-6 di kawasan ASEAN. Untuk melaksanakan kerangka Bangunan E-Government (versi 1.0) pada tahun 2015, sampai sekarang ada lebih dari 50 kementerian, instansi dan daerah yang telah menggelarkan penelitian dan pembanguan Bangunan E-Government/Pemerintahan elektronik dan sampai sekarng membangun dan mengoperasikan  Basis Data Nasional tentang  pendaftaran  badan usaha.  Tetapi tetap ada   beberapa masalah mendesak dalam membangun E-Government.

Memperhebat  penggelaran E-Government merupakan keniscayaan.

Dari tahun-tahun 2000-an, Partai Komunis dan Negara Viet Nam mementingkan pengembangan penerapan teknologi informasi dalam aktivitas lembaga negara, menetapkan bahwa ini merupakan daya dorong untuk turut memacu usaha pembaruan, menciptakan kemampuan menjemput bola dalam melaksanakan industrialisasi-modernisasi.

Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam  juga memberlakukan Resolusi nomor 36 tentang usaha memperhebat penerapan, mengembangkan teknologi informasi, memenuhi tuntutan perkembangan yang berkesinambungan dan integrasi internasional. Resolusi ini menetapkan target kongkrit  sampai tahun 2020  yaitu “menggelarkan secara berhasil-guna program reformasi administrasi, mengaitkan secara erat  pembangunan E-Government dengan  pengadaan  jasa  online pada tarap tinggi dan di banyak bidang”. Pada tahun 2015, Pemerintah Viet Nam telah memberlakukan Resolusi pertama yang terpusat tentang E-Government.

Sejak itu sampai sekarang,  pembangunan E-Government digelarkan oleh  semua kementerian, instansi dan daerah di banyak bidang untuk menterbukakan  aktivitas lembaga Negara. Upaya-upaya itu membantu Viet Nam memperbaiki posisi klasifikasi tentang E-Government dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2018, naik satu tingkat  terbanding dengan tahun 2016, menduduki posisi ke-88 di antara 193 negara  dan ke-6  di kawasan ASEAN (setelah Singapura, Malaysia,  Bruney Darussalam, Thailand dan Filipina).

Namun,  harus melihat bahwa  tarap klasifikasi ini tetap rendah terbanding dengan kawasan dan  dunia.  Kalau melihat   prestasi yang dicapai oleh negara-negara di dunia, bisa dikatakan bahwa menggelarkan E-Government merupakan keniscayaan, meningkatkan transparansi dalam aktivitas E-Government, memundurkan  korupsi, turut  mengembangkan ekonomi dan merupakan jalan untuk menegakkan kemakmuran bangsa,  khususnya pada  latar Revolusi Industri 4.0 sedang  berlangsung kuat di seluruh dunia. Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Viet Nam, Mai Tien Dung memberitahukan: "Sekarang, pembangunan  E-Government  merupakan kebutuhan yang sangat perlu dari semua negara dalam proses  reformasi, hal itu berkaitan dengan perkembangan pemerintah. Viet Nam juga seperti itu.  Ketika  Viet Nam  berangsur-angsur berpindah dari  otomatisasi ke digitalisasi sebagai kebutuhan obyektif. Viet Nam telah membangun E-Government  selama  hampir 20 tahun  dan telah mencapai prestasi-prestasi permulaan, tetapi prestasi-prestasi yang tercapai ini masih terbatas”.

Bersatu hati  menggelarkan pada waktu mendatang.

Pemerintah Viet Nam sedang memanifestasikan tekat kuat tentang pembangunan E-Government dan diharapkan  agar pada waktu mendatang, akan ada perubahan positif.  Penjabat Menteri Informasi dan Komunikasi Viet Nam, Nguyen Manh Hung pada sidang  pertama Komite Nasional tentang E-Government, pada Kamis (20 September), memberitahukan bahwa  Kementerian ini sedang menyempurnakan revisi Bangunan E-Government untuk cepat disampaikan  kepada Pemerintah untuk diesahkan pada tahun 2018 ini dengan semangat kongkritisasi agar semua kementerian dan instansi mudah menggelarkannnya.  Menurut  Deputi PM Viet Nam, Vu Duc Dam, mengembangkan E-Government memerlukan pendekatan menurut arah menyeluruh, baik tentang jasa publik maupun tentang tenaga manusia dan infrastruktur. Perlu memperhebat  pembangunan data nasional, terutama  data kependudukan.  Sementara itu, PM Nguyen Xuan Phuc menegaskan: “Viet Nam ingin memanifestasikan satu semangat, satu tekat  politik tinggi dan dengan gigih mengatasi problematik untuk menuju ke pembangunan secara sukses E-Government di Viet Nam, meningkatkan kelas E-Government di Viet Nam untuk mengabdi rakyat, mengabdi  sebaik-baiknya usaha membangun dan membela Tanah Air. Oleh karena itu, harus tahu mengorganisasi pekerjaan, membagi pekerjaan, mendesak dan menggelarkan pekerjaan secara rasional.  Dan harus ada disiplin baja dalam mengorganisasi   pelaksanaan, jangan berpengaruh terhadap kecepatan dalam  proses pembangunan E-Government”.

PM Nguyen Xuan  Phuc juga  menugasi para Menteri, Ketua  Komite Rakyat  semua provinsi dan kota supaya bertanggung jawab  menggelarkan E-Government di skala pengelolan kementerian, instansi dan daerah. Dari bulan Oktober 2018 ini,  Kementerian Informasi dan Komunikasi Viet Nam berkoordinasi dengan Kantor Pemerintah Viet Nam membangun kerangka bangunan E-Government (versi 2.0) sesuai dengan kecenderungan mengembangkan E-Government di dunia dan latar Revolusi Industri 4.0 kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri guna dipelajari dan diberlakukan.

Pemerintah Viet Nam sedang menunjukkan tekat kuat tentang pembangunan E-Government di setiap tingkat dan  setiap instansi.  Dengan upaya-upaya ini, pada waktu mendatang,  akan ada perubahan-perubahan  positif dalam membangun E-Government di Viet Nam, supaya sesuai dengan Revolusi Industri 4.0  yang sedang  berlangsung  kuat di seluruh dunia.