Ilustrasi (Sumber: Internet)

Haluan Partai tentang badan-badan usaha milik Negara ialah memperhebat restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara, mengubah pola manajemen, melakukan peseronisasi terhadap badan-badan usaha milik Negara menurut  pola  yang maju di dunia.

Mendorong cepat laju peseronisasi terhadap badan-badan usaha milik Negara.

Menurut para pakar ekonomi, Partai Komunis dan Pemerintah Vietnam melihat jelas bahwa pada saat ini, badan-badan usaha milik Negara yang tidak dipeseronisasi akan menciptakan kendala bagi perekonomian. Doktor Tran Du Lich, mantan Kepala rombongan anggota Majelis Nasional Vietnam kota Ho Chi Minh memberitahukan: “Vietnam sedang menyempurnakan kelembagaan Negara, menciptakan syarat bagi badan-badan usaha  untuk berkembang. Itu merupakan satu indikasi yang sangat baik dan sangat positif.  Khususnya  tentang peranan ekonomi Negara cukup luas. Reformasi ekonomi Negara telah dilaksanakan selama puluhan tahun ini. Sekarang sudah sampai saat  menempatkan badan-badan usaha milik negara pada tempatnya”.

Di seluruh Vietnam, ada lebih dari 700 badan usaha milik Negara. Ada dua opsi untuk melaksanakan peseronisasi terhadap badan-badan usaha ini secara efektif. Yang pertama ialah meningkatkan Perusahaan Umum Investasi dan Bisnis dengan modal Negara (SCIC) menjadi satu perusahaan umum besar dan mengelola harta benda Negara. Yang kedua ialah menciptakan badan sendiri di bawah Pemerintah untuk mengelola badan-badan usaha milik Negara sisanya. Doktor Vu Thanh Tu Anh, Direktor Program Pengajaran Ekonomi Fulbright di kota Ho Chi Minh memberitahukan: “Persyaratan pertama untuk melakukan reformasi terhadap badan-badan usaha milik Negara ialah mengurangi  jumlah badan usaha milik Negara. Jika jumlah badan usah milik Negara menduduki dari 15 sampai 30, maka pada saat itu pola pengelolaan baru sangat implementatif. Yang kedua ialah Negara melakukan secara selektif. Negara mempertahankan sekian badan usaha saja, sedangkan badan-badan usaha sisanya akan dipeseronisasikan menurut peta jalan. Pada  saat itu baru ada peluang melakukan reformasi terhadap badan-badan usaha milik Negara”.

Tenaga pendorong untuk menyelesaikan target sejuta badan usaha pada tahun 2020.

Sebagai orang yang selalu berjalan seperjalanan  dan  sangat mengerti kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh badan-badan usaha sekarang, To Hoai Nam, Wakil Ketua, merangkap Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Usaha Kecil dan Menengah Vietnam memberitahukan bahwa pengesahan rancangan Undang-Undang mengenai Bantuan kepada Badan Usaha Kecil dan Menengah oleh Majelis Nasional merupakan satu langkah mengkongkritkan Resolusi Resolusi Sidang Pleno ke-5 KS PKV angkatan XII tentang pengembangan ekonomi swasta, turut menciptakan perkembangan yang setara terhadap badan-badan usaha kecil dan menengah. Komunitas badan usaha pada umumnya dan badan-badan usaha kecil dan menengah pada khususnya berharap adanya kemudahan dalam  mendekati sumber-sumber daya tentang tanah dan perkreditan untuk mengembangkan produksi dan bisnis, memberikan sumbangan pada perekonomian. To Hoai Nam menekankan: “Ketika Undang-Undang ini diberlakukan, harapan yang paling besar ialah harus melakukan penggelaran secara cepat, semua daerah harus memperhatikan bantuan kepada badan-badan usaha. Ketika bicara tentang bantuan, harus memperhatikan sumber daya untuk memberikan bantuan. Dalam Undang-Undang ini, saya berharap akan  menyerap sumber daya di kalangan masyarakat. Harapan selanjutnya ialah kita harus memberikan bantuan secara efektif kepada badan-badan usaha untuk melakukan pembaruan dan kreativitas,  membantu  badan-badan usaha ikut serta pada rangkaian produksi dan bisnis”.

Para pakar ekonomi juga menganggap bahwa cepat menggelarkan Resolusi  Sidang Pleno ke-5  KS PKV angkatan XII tentang  peseronisasi terhadap  badan usaha milik Negara dan Undang-Undang mengenai Bantuan kepada Badan Usaha Kecil dan Menengah akan mendorong pengembangan ekonomi, bersamaan itu merupakan tenaga pendorong bagi Vietnam untuk  mencapai target  sejuta badan usaha  yang beraktivitas secara efektif pada tahun 2020 seperti yang telah ditetapkan.