Ilustrasi  (Foto: VNA)

Dalam semua periode sejarah, Vietnam selalu konsekuen tentang target dan kebijakan, segala-galanya demi manusia, demi satu negeri Vietnam dimana rakyatnya makmur, Tanah Air kuat, demokratis, adil dan berbudaya. Partai Komunis dan Negara Vietnam telah tidak henti-hentinya berupaya keras agar warganya menikmati secara lengkap semua hak dan kebebasan fundamental  dari manusia, bersamaan itu menghargai dan mendorong kerjasama internasional di bidang HAM di atas dasar sama derajat, menghormati dan saling mengerti antara negara-negara.

Fundasi hukum yang lengkap tentang HAM

Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013 merupakan bukti  terbaru tentang  kekonsekuenan yang ditegaskan oleh Vietnam mengenai isi HAM, hak warga negara dalam UUD tahun-tahun 1946, 1959, 1980 dan 1992. Hal yang patut dibicarakan ialah UUD 2013 ini menambahkan pemahaman baru yang lebih lengkap dan mendalam dalam menginstitusikan pandangan Partai Komunis dan Negara Vietnam tentang HAM, hak dan kewajiban fundamental dari warga negara, sesuai dengan situasi baru Tanah Air dan latar belakang internasional dewasa ini.

Bersama dengan upaya menyempurnakan sistim perundang-undangan di dalam negeri, Vietnam juga memperkuat kerjasama internasional untuk membela dan mendorong HAM. Hingga sekarang, Vietnam telah ikut serta dalam hampir semua Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM seperti Konvensi tentang Hak Sipil, Politik; Konvensi tentang Hak Ekonomi, Kebudayaan, Sosial; Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita; Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk rasdiskriminasi; Konvensi tentang Hak Anak-Anak; Konvensi tentang Mencegah dan Menghukum Kejahatan Apartheidisme; Konvensi tentang tidak menerapkan pembatasan-pembatasan hukum terhadap kejahatan perang dan kejahatan anti umat manusia dan lain-lain. Vietnam juga ikut serta dalam Konvensi tentang pemberantasan kriminalitas lintas negara dan Protokol tentang mencegah, menumpas dan menyanksikan kriminalitas yang melakukan perdagangan manusia, khususnya kaum wanita dan anak-anak; Konvensi nomor 122 dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kebijakan lapangan kerja.

Vietnam juga memberikan sumbangan  aktif dan berhasil-guna terhadap pembentukan dan aktivitas Komite Antar Pemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR), menyusun Deklarasi HAM ASEAN yang telah diesahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang diadakan di Phom Penh, ibu kota Kamboja (November 2012). Vietnam juga memperhatikan penguatan mekanisme dialog dan kerjasama tentang HAM tahunan dengan banyak negara, di antaranya ada Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Norwegia dan Swiss.

Prestasi tentang HAM yang tidak bisa diingkari

Prestasi-prestasi dalam menjamin dan memperbaiki hak-hak dasar warga negara Vietnam dimanifestasikan secara sangat jelas dalam melaksanakan hak-hak sipil, politik, sosial-ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Khususnya, Negara Vietnam berhaluan memperluas demokrasi, melaksanakan pedoman “rakyat tahu, rakyat berbahas, rakyat berbuat dan rakyat memeriksa”, rakyat adalah orang yang memutuskan semua pekerjaan Negara. Hak ikut mengelola Negara dan masyarakat merupakan salah satu kelompok hak yang paling penting dari warga negara Vietnam.

Perkembangan yang cepat, kuat dan variatif tentang ragam, beranekaragam tentang isi dan media komunikasi massa  merupakan bukti tentang kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan informasi di Vietnam. Peningkatan yang cepat dari jumlah organisasi, asosiasi dan kelub membuktikan hak kebebasan  berkumpul dan hak membentuk organisasi dari warga  dihormati dan dijamin. Jumlah pemuka agama, biarawan dan aktivis agama profesional tidak henti-hentinya meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi secara lebih baik kebutuhan spiritualitas rakyat. Semua agama punya hak dan dan mendapat syarat dari Negara Vietnam untuk membuka sekolahan dan basis pendidikan pemuka agamanya, menerbitkan kitab suci, ikut serta dalam aktivitas sosial dan lain-lain. Negara Vietnam juga memberikan penghargaan khusus kepada kebijakan etnis, menjamin hak sama derajat antara semua etnis, menganggap itu sebagai salah satu faktor-faktor yang menentukan perkembangan Tanah Air yang berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi telah menciptakan prasyarat-prasyarat penting bagi Vietnam untuk memecahkan masalah-masalah mendesak di kalangan masyarakat, melaksanakan semua target keadilan sosial secara lebih baik, menjamin secara lebih baik nilai HAM dan hak warga negara. Sekarang ini, Vietnam telah menyelesaikan Target Perkembangan Milenium seperti mengentas dari kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim, mencapai  target wajib belajar tingkat SD, mendorong kesetaraan gender dan mencapai banyak kemajuan tentang target-target seperti mengurangi prosentase kematian di kalangan ibu dan anak-anak, mencapai target dalam usaha mengontrol penyakit malaria, TBC serta memundurkan prosentase penularan HIV/AIDS dan lain-lain.

Walaupun dalam dunia kontemporer masih ada banyak pandangan yang berbeda tentang HAM, tapi semua prestasi yang dicapai oleh Vietnam dalam usaha pembaruan merupakan bukti yang tidak bisa diingkari tentang upaya keras Vietnam dalam melaksanakan HAM.